Listen to this articleKendari, Datasultra.com –Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi terbentuk dan dilaunching di Kota Kendari, Sabtu, 25 Oktober 2025.
Pembentukan KKJ Sultra diawali dengan pelatihan keamanan jurnalis yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari bersama Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Nasional didukung dengan Yayasan Tifa lewat program Jurnalisme Aman.
Tidak hanya pelatihan, dalam pogram Jurnalisme Aman ini, juga digelar Focus Group Discussion (FGD) terkait keamanan jurnalis. Pelatihan dan peluncuran KKJ Sultra diikuti puluhan peserta dari berbagai organisasi dan perwakilan.
Pesertanya antara lain AJI Kendari, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sultra, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sultra, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sultra, Pusat Pendidikan dan Pemahaman Hak Asasi Manusia (PusPAHAM) Sultra, perwakilan pengacara, dan perwakilan pers mahasiswa.
Adapun Koordinator KKJ Sultra dinakhodai oleh Fadli Aksar dari IJTI, M. Sadli Saleh dari AJI Kendari sebagai Sekertaris, dan bendahara Yuni Kasir dari PusPAHAM. Kegiatan ini digelar selama dua hari, Jumat-Sabtu 24-25 Oktober 2025.
Dalam sambutannya, Erick Tanjung, Koordinator Advokasi AJI Indonesia sekaligus KKJ Nasional menyoroti peningkatan signifikan kasus kekerasan terhadap jurnalis di tingkat nasional. Saat ini, kata dia, sejak Januari hingga Oktober terdapat 70 kasus.
Menurut Erick, angka yang signifikan dalam 3 tahun terakhir. Serangannnya sangat beragam mulai ancaman teror, penganiayaan, digital bahkan sudah sampai 20 kasus selama 10 bulan terakhir dan itu angka yang paling tinggi dalam 5 tahun terakhir.
“Kita perlu menyikapi ini bersama, untuk memitigasi ini apa yang perlu kita lakukan,” tegas Erick yang sekaligus menjadi trainer dalam pelatihan ini bersama Ridwan Lapasere, anggota Advokasi AJI Indonesia dan AJI Palu.
Senada dengan itu, Arie Mega Project Officer Jurnalisme Aman menyampaikan bahwa perlunya solidaritas dan perkuat perlindungan jurnalis, sebab, kekerasan dan kriminalisasi terhadap jurnalis masih sering terjadi di Indonesia.
“Setahun ini sudah ada 70 kasus kekesaran, dan ini kita sadari, kekerasan, kriminalisasi masih sering terjadi. Namun, di tengah itu semua saya optimis masih ada semangat solidaritas dan keberanian jurnalis yang sejauh ini masih belum padam,” ujar Arie.
Di Sulawesi sendiri, lanjut dia, tiga tahun terakhir kasus kekerasan terhadap jurnalis paling tinggi terjadi di Sulawesi Tenggara. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Lapasere. Kalau KKJ yang diiniasi oleh Jurnalisme Aman di Aceh dan Sulawesi Tengah, berbasis riset JA. Tapi, di Sultra ini sudah didata dan diverifikasi kalau kekerasan terhadap wartawan tinggi.
“Di Sultra, pelaku kekerasan terhadap jurnalis, berbeda dengan kawasan yang lain yang biasanya dilakukan oleh aparat, di Sultra pelakunya orang tidak dikenal,” kata Ridwan.
Koordinator KKJ Sultra, Fadli Aksar membeberkan bahwa permasalahan kekerasan terhadap jurnals di Sultra cukup kompleks, masih banyak wartawan yang belum paham tentang kode etiik, bisnis media yang tidak sesuai dengan peraturan Dewan Pers, hingga kurangnya bantuan advokasi tatkala jurnalis mengalami kekerasan.
“Di Sultra ini, belum pernah ada kasus media sampai ke pengadilan, semua berhenti di penyelidikan. Karena kurang advokat dan tidak ada pendampingan pengacara,” ungkapnya.
Meski begitu, Jusman dari Peradi Sulawesi Tenggara sangat setuju dan siap bersinergi dengan KKJ karena jurnalis rentan akan kekerasan. Sementara itu, Arie menambahkan bahwa KKJ Sultra hadir bukan hanya sebagai forum kawan-kawan jurnalis saja, tetapi sebagai wadah bersama multistakeholder dari jurnalis, organsisasi sipiil dan lembaga bantuan hukum agar saling menguatkan.
“KKJ bukan sekadar forum tapi wadah untuk saling menguatkan dan memastikan tidak ada jurnalis yang berjalan sendirian ketika mengalami kekerasan,” ucapnya.
Pembentukan KKJ Sultra juga dihadiri oleh Kedutaan Besar Kerajaan Belanda yang selama ini mendukung Program Jurnalisme Aman.
“Kami mengapresiasi program Jurnalis Aman yang sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun, pelatihan keselamatan jurnalis di berbagai kota, kebebasan pers merupakan salah satu fokus dan kami sangat mendukung program ini,” kata Sinta Suryani, Senior Policy Officer Kedutaan Besar Kerajaan Belanda. (Ld)
