APBD Baubau 2026 Turun 18 Persen, Wali Kota Yusran Tekankan Transparansi dan Efisiensi Belanja Daerah

Serah terima dokumen Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 dari Wali Kota Baubau, Yusran Fahim kepada Wakil Ketua DPRD, Natas Aryu Prawira Tamim di Gedung DPRD Baubau, Senin 24 November 2025.
Listen to this article

Baubau, Datasultra.com – DPRD Kota Baubau menggelar rapat paripurna dengan dua agenda utama, yakni Pidato Penjelasan Wali Kota terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 serta Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD 2026 di Gedung DPRD Baubau, Senin 24 November 2025.

Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, dalam pemaparannya menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen vital dalam pengelolaan keuangan daerah.

Karena itu, penyusunannya wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Yusran mengungkapkan bahwa penurunan Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional menjadi tantangan signifikan bagi fiskal daerah pada tahun 2026, termasuk di Kota Baubau.

Untuk itu, arah kebijakan APBD 2026 difokuskan pada tiga hal utama meliputi penguatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas belanja, serta dukungan terhadap prioritas pembangunan sesuai RPJMD Baubau 2025–2029.

Kebijakan tersebut juga diselaraskan dengan program prioritas pemerintah pusat, seperti pengendalian inflasi, penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, peningkatan investasi.

Kemudian program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan kampung nelayan, penyediaan tiga juta rumah, serta penguatan pelayanan dasar masyarakat.

Dalam rancangan APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp775,73 miliar, turun 18,31 persen dari tahun sebelumnya. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sumber pendapatan lainnya.

Belanja daerah tahun 2026 dialokasikan dengan nilai yang sama, yakni Rp775,73 miliar. Anggaran tersebut mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer.

“Pemerintah memprioritaskan pemenuhan urusan wajib, peningkatan layanan dasar, serta belanja yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas Yusran.

Pada sisi pembiayaan daerah, rancangan APBD 2026 memuat penerimaan pembiayaan Rp10 miliar yang berasal dari proyeksi SILPA tahun 2025, pengeluaran pembiayaan Rp10 miliar yang dialokasikan untuk penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, pembiayaan netto tercatat nihil.

Total Rancangan APBD Kota Baubau Tahun 2026 adalah Rp785,73 miliar, atau turun 18,71 persen dari APBD 2025 yang mencapai Rp966,56 miliar.

Menutup penyampaiannya, Wali Kota Yusran berharap pembahasan Raperda APBD 2026 dapat berlangsung efektif dan menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan daerah.

“Semoga pembahasan ini memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kota Baubau,” pungkasnya. (Sir)

Facebook Comments Box