Listen to this articleKendari, Datasultra.com – Pemerintah Kota Kendari bersama Rumpun Perempuan Sultra (RPS) menggelar kampanye besar bertajuk 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Sabtu 6 Desember 2025.
Kegiatan yang dipusatkan di Kantor Wali Kota Kendari dirangkaikan dengan jalan santai serta seminar pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Acara tersebut diikuti dari berbagai kalangan, mulai dari komunitas perempuan tingkat kelurahan hingga kota, jurnalis, kelompok disabilitas, serta anak-anak.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, dalam sambutannya mengajak seluruh perempuan untuk menjadi pribadi yang kuat, saling mendukung, dan tidak saling menjatuhkan.
“Kalau kita bisa melawan kekerasan dari luar, tetapi justru saling menyakiti sesama, itu yang paling berbahaya. Karena itu melemahkan kita sendiri,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen, Siska menyampaikan bahwa Pemkot Kendari akan membentuk forum perempuan yang difasilitasi oleh DP3A.
Forum ini akan menjadi ruang diskusi, saling dukung, serta wadah penguatan upaya pencegahan kekerasan.
“Forum ini akan menjadi tempat untuk saling bela dan membasmi segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan tindakan yang merugikan perempuan,” tambah Siska, yang juga merupakan Wali Kota perempuan pertama di Kendari.
Kepala DP3A Kendari, Fitriani Sinapoy, menegaskan bahwa kampanye ini adalah bentuk kepedulian atas masih tingginya kasus kekerasan di Kota Kendari.
Berdasarkan data UPTD PPA per minggu pertama Desember 2025, tercatat 17 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 41 kasus kekerasan terhadap anak.
“Angka ini bukan sekadar angka. Di balik setiap kasus ada korban yang benar-benar menderita. Satu kasus saja seharusnya sudah terlalu banyak,” tegas Fitriani.
Ia merinci bahwa mayoritas kasus kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan fisik dan seksual. Sementara itu, kekerasan terhadap anak didominasi kasus seksual, dengan korban terbanyak anak perempuan.
Lebih memprihatinkan, sebagian besar pelaku justru berasal dari lingkungan terdekat korban.
“Pelaku harus diproses hukum tanpa kompromi. Jika tidak ditangkap, mereka bisa mengulangi perbuatannya kepada korban lain,” ujar Fitriani.
DP3A Kendari menyediakan dua layanan utama bagi korban meliputi layanan psikososial dan bantuan hukum.
Namun, Fitriani mengungkapkan bahwa banyak perempuan dan anak korban kekerasan lebih memilih pemulihan mental dibanding melanjutkan proses hukum.
“Hanya sekitar 70–80 persen kasus yang diteruskan ke jalur hukum hingga mendapat putusan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kekerasan kerap dipicu faktor ekonomi, sosial, lingkungan, hingga rendahnya pendidikan. Karena itu, upaya pencegahan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Melalui kampanye ini, Pemkot Kendari dan DP3A berharap kesadaran publik meningkat sehingga kasus kekerasan dapat ditekan, bahkan dihapuskan dari Kota Kendari.
Siska menutup dengan pesan agar perempuan saling menguatkan dan terus berkembang.
“Mari saling sayang, saling bantu, dan menjadi perempuan yang berdaya saing dengan kemampuan masing-masing,” tuturnya.
Kampanye ini diharapkan menjadi momentum kuat bagi Kendari untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak, serta menanamkan budaya anti kekerasan di seluruh lapisan masyarakat. (N1)
