Listen to this articleOleh: Muhammad Bakri A. Rahman (Aktivis Sultra)
Kendari, Datasultra.com- Menyikapi pernyataan Saudara Ruslan Buton (RB), setelah menelusuri berbagai sumber informasi serta melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak yang layak dipercaya, kami menilai bahwa pernyataan tersebut patut disikapi secara kritis dan objektif.
Sebagaimana pemberitaan yang beredar melalui salah satu akun media sosial Facebook, Saudara RB menyampaikan tuduhan adanya “gubernur bayangan” di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dalam pernyataannya, RB bahkan menuding seorang purnawirawan Perwira Tinggi (PATI) TNI AD yang disebut-sebut sebagai orang dekat Gubernur Sultra, dengan inisial P.
Kami, sebagai bagian dari organisasi kemasyarakatan dan aktivis di Sulawesi Tenggara, dengan tegas menyatakan bahwa pernyataan tersebut merupakan perilaku yang tidak elok untuk dipertontonkan ke ruang publik.
Tuduhan tersebut diduga mengada-ada dan disampaikan secara sengaja melalui pernyataan bernuansa isu sesat yang berpotensi menyesatkan opini publik.
Jika Saudara RB hendak mencari panggung politik baru, seharusnya tidak dilakukan dengan cara-cara seperti ini, terlebih ketika panggung lamanya telah lapuk dan kehilangan relevansi.
Pernyataan tersebut juga dapat disinyalir mengandung unsur kesengajaan untuk memecah belah kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Oleh karena itu, Saudara RB seharusnya melakukan tabayyun dan mencari kebenaran terlebih dahulu sebelum melontarkan tuduhan kepada pihak lain.
Jika RB menganggap dirinya sebagai salah satu tokoh di Sulawesi Tenggara, maka sudah semestinya mampu menempatkan diri sebagai figur yang menyejukkan, mempersatukan, dan memberi kontribusi positif dalam membangun daerah ini.
Bukan sebaliknya, mudah terprovokasi lalu memprovokasi publik dengan melemparkan isu-isu yang kebenarannya masih diragukan.
Kami khawatir, jika tuduhan tersebut tidak benar, Saudara RB justru dapat terjerumus ke dalam tindakan penyesatan, bahkan berpotensi menimbulkan fitnah yang berdampak pada konsekuensi hukum.
Kepada masyarakat Sulawesi Tenggara, kami mengimbau agar tetap objektif dalam menyikapi persoalan ini dan tidak mudah terpengaruh oleh provokasi murahan yang dapat merusak persatuan dan keharmonisan daerah yang selama ini telah terjaga dengan baik.
