Listen to this articleKendari, Datasultra.com — Pegiat media sosial TikTok, Fabian Faqih, menanggapi tudingan arogansi terhadap langkah tegas pemerintah dalam penertiban aset publik.
Melalui pernyataannya yang dikutip dari akun TikTok pribadinya, Fabian menegaskan bahwa ketegasan pemerintah justru merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum, bukan sikap sewenang-wenang.
Menurut Fabian, pemerintah kerap diminta bersikap bijak, namun ketika kebijakan dijalankan secara tegas dan sesuai aturan, justru dilabeli arogan.
Padahal, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan persuasif telah ditempuh berulang kali sebelum langkah tegas diambil.
Ia merujuk pada keterangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) yang menyebutkan bahwa penyuratan dan komunikasi secara baik-baik telah dilakukan sebanyak lima kali.
Hal tersebut, kata Fabian, menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan ruang, waktu, serta penghormatan yang cukup.
“Ketegasan yang diambil hari ini adalah jalan terakhir, bukan langkah sepihak,” ujarnya.
Fabian juga menekankan bahwa jika status lahan yang dipersoalkan adalah pinjam pakai, maka secara hukum dan etika pemerintahan kewajibannya sudah jelas, yakni dikembalikan kepada negara. Menurutnya, tidak ada tafsir lain dalam konteks tersebut.
“Pinjam bukan berarti memiliki, apalagi menguasai tanpa batas waktu. Di titik ini, persoalan bukan lagi soal kebijakan, tetapi soal kepatuhan terhadap aturan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fabian menilai bahwa persoalan ini tidak boleh ditarik ke ranah personal, termasuk soal siapa yang pernah menjabat atau besarnya jasa di masa lalu.
Ia mengingatkan bahwa aset negara tidak boleh melekat pada individu, dan pemerintah tidak boleh kalah oleh preseden kekuasaan.
“Ketegasan untuk menjaga aset publik bukan arrogansi, melainkan keharusan agar hukum tidak tunduk pada status atau nama besar,” kata Fabian.
Ia pun menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa apabila ketegasan setelah lima kali peringatan masih dianggap sebagai arogansi, maka yang patut dipertanyakan adalah kesediaan pihak terkait untuk patuh pada aturan.
“Berani bergerak demi kebermanfaatan, karena setiap kepala adalah perubahan,” pungkasnya. (As)
