Listen to this articleJakarta, Datasultra.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih UHC Award 2026 Kategori Madya atas capaian Universal Health Coverage (UHC) sebesar 89,65 persen peserta aktif pada tahun 2025.
Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Pusat atas komitmen Pemprov Sultra dalam menjamin akses layanan serta perlindungan kesehatan yang inklusif bagi masyarakat.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan diterima oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR) pada acara Deklarasi dan Pencanangan UHC serta Penghargaan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran Jakarta, Selasa 27 Januari 2026.
Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Capaian ini merupakan wujud nyata semangat gotong royong dalam membangun masyarakat Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius,” ujarnya.
UHC Award diberikan kepada daerah yang mampu menjamin kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di atas ambang batas yang ditetapkan Pemerintah Pusat, dengan tetap menjaga mutu layanan kesehatan bagi masyarakat.
Berdasarkan data per 1 Desember 2025, cakupan UHC Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat mencapai 89,65 persen peserta aktif, atau setara dengan 2.553.935 peserta JKN. Dari jumlah tersebut, 602.806 peserta merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 86,04 persen, atau 2.430.237 peserta aktif, dengan jumlah peserta PBI APBD sebanyak 559.993 peserta.
Gubernur ASR menegaskan komitmen Pemprov Sultra untuk terus memperkuat perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Ia menargetkan ke depan cakupan UHC peserta aktif dapat mencapai 95 persen, sehingga Sulawesi Tenggara dapat masuk dalam kategori UHC Utama.
Untuk mendukung target tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sultra akan terus melakukan pembenahan serta pemutakhiran data kepesertaan BPJS Kesehatan agar lebih akurat dan terintegrasi.
Pemprov Sultra juga berkomitmen menjalankan Program JKN secara berkelanjutan melalui penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan literasi kesehatan, kemudahan akses layanan, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi dengan sektor swasta.
Meski demikian, Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan Program JKN tidak hanya bergantung pada pemerintah dan pemberi kerja.
Kesuksesan program ini sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat, khususnya peserta mandiri, untuk membayar iuran secara tertib demi menjaga keberlangsungan dan kebermanfaatan perlindungan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. (As)
