KENDARI, DATASULTRA.COM – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) mulai memperkuat perannya di Sulawesi Tenggara. Hal ini ditandai dengan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APTRINDO Sultra periode 2023–2028 yang berlangsung di salah satu hotel di Kendari, Kamis (12/11/2026).
Dalam kepengurusan yang telah disempurnakan, Bastian J. Aror resmi dipercaya menakhodai DPD APTRINDO Sultra. Ia didampingi Didin Iswantoro sebagai Sekretaris dan Sumitro sebagai Bendahara.
Penetapan pengurus tersebut berdasarkan Surat Keputusan DPP APTRINDO Nomor: Skep.009/DPP-APTINDO/XI/2026 tertanggal 5 November 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III keputusan organisasi.
Untuk memperkuat organisasi, sejumlah bidang strategis turut dibentuk. Amin Mangulang dipercaya sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi, Hukum dan Humas. Sementara Kus Hartono memimpin Bidang Angkutan Pelabuhan, Lorenzo Anugrah Mahardhika menangani Pengembangan Usaha, Muhlis di Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan, serta Ancha di Bidang Distribusi dan Logistik.
Struktur kepengurusan juga dilengkapi berbagai departemen yang mencakup perpajakan dan asuransi, informasi dan media, pendidikan dan pelatihan, angkutan antarmoda dan curah, petikemas, kargo umum, koperasi, kemitraan usaha, teknologi sarana angkutan, hingga distribusi lintas provinsi, kota, dan desa.
Ketua DPP APTRINDO, Gemilang Tarigan, dalam sambutannya berharap kepengurusan di Sulawesi Tenggara mampu meningkatkan pelayanan kepada anggota sekaligus memperbesar kontribusi organisasi terhadap pembangunan transportasi, investasi, dan logistik daerah.
Ia juga mengingatkan seluruh pengurus agar menjalankan tanggung jawab organisasi dengan integritas, profesionalisme, dan semangat kebersamaan.
Gemilang menjelaskan, DPD APTRINDO Sultra merupakan kepengurusan ke-24 yang terbentuk secara nasional. Di kawasan Sulawesi, APTRINDO sebelumnya telah hadir di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Adapun Sulawesi Barat masih menjadi wilayah yang belum memiliki DPD.
Dalam kesempatan itu, APTRINDO turut menegaskan dukungannya terhadap program pemerintah mewujudkan Indonesia bebas kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL).
Menurut Gemilang, kendaraan yang melebihi ketentuan dimensi dan muatan berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan serta mempercepat kerusakan infrastruktur.
Meski demikian, ia menilai penerapan kebijakan ODOL perlu dilakukan secara bertahap dan terukur dengan memperhatikan kesiapan seluruh pihak dalam ekosistem logistik.
“Mari satukan langkah, satukan komitmen, dan satukan perjuangan untuk memajukan sektor transportasi darat Indonesia. Pengusaha angkutan yang kuat akan melahirkan sektor logistik Indonesia yang hebat,” pesannya.
Sementara itu, Ketua DPD APTRINDO Sultra, Bastian J. Aror, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pelantikan tersebut. Ia berharap momentum ini menjadi awal untuk membangun solidaritas, memperkuat sinergi, dan menyatukan langkah seluruh anggota.
Bastian juga menekankan bahwa keselamatan pengemudi harus menjadi perhatian utama dalam menjalankan bisnis angkutan barang.
Menurutnya, kesejahteraan sopir tidak boleh diabaikan karena mereka merupakan bagian penting dari rantai distribusi logistik. Hak dan tunjangan pengemudi harus diberikan secara layak agar mereka dapat bekerja dengan aman dan optimal.
“Tanpa driver, bagaimana barang bisa sampai ke tujuan. Karena itu, keamanan dan keselamatan mereka harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian pengurus baru adalah efisiensi operasional, termasuk kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini menjadi salah satu kendala pengusaha angkutan truk.
Sekretaris DPD APTRINDO Sultra, Didin Iswantoro, mengatakan persoalan BBM berdampak langsung terhadap biaya operasional dan kelancaran aktivitas pengangkutan. Di sisi lain, aspek keselamatan juga harus diperhatikan melalui pemeliharaan serta peremajaan armada.
Ia menilai usia dan kondisi teknis kendaraan perlu menjadi perhatian serius, terlebih truk yang beroperasi di jalur dengan medan berat. Armada yang terawat diharapkan dapat menekan risiko kecelakaan dan meningkatkan keamanan perjalanan.
Didin juga berharap APTRINDO Sultra dapat menjadi penghubung yang efektif antara pengusaha angkutan dan pemerintah, khususnya dalam menyampaikan aspirasi terkait kebijakan serta regulasi sektor transportasi.
“Kami berharap bisa menjadi jembatan antara kepentingan pengusaha dengan pemerintah. Regulasi yang diterapkan harus tetap berjalan dengan baik, tetapi juga mampu mengakomodasi kebutuhan pengusaha truk agar kegiatan usaha dapat berlangsung lancar,” pungkasnya.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, APTRINDO Sultra diharapkan tidak hanya menjadi wadah konsolidasi para pengusaha truk, tetapi juga ikut mendorong terciptanya sistem transportasi darat yang lebih aman, efisien, dan berdaya saing di Sulawesi Tenggara. (N1)
