Listen to this articleKendari, Datasultra.com- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (TKIPT) sebagai implementasi dari Perpres Nomor 50 tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi di Hotel Zenith Kendari, Kamis 27 Juli 2023.
Kegiatan ini dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri atas unsur pimpinan dari masing-masing Instansi atau OPD tingkat Provinsi Sultra yang tergabung dalam Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (TKIPT) Sultra.
TKIPT Sultra ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 698 tahun 2018 yang bertujuan untuk melaksanakan koordinasi dan integrasi unsur pemerintah di tingkat Provinsi Sultra yang lingkup tugasnya berkaitan dengan program-program yang menjadi bagian dari penyelenggaraan transmigrasi.
Program-program tersebut meliputi Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi serta Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.
Kabid PKP2 Transmigrasi Irvan Maasy menuturkan, dengan hadirnya Tim Koordinasi dan Integrasi ini diharapkan dapat membaurkan atau menggabungkan program dan kegiatan lintas sector instansi pemerintah ditingkat Provinsi Sultra guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan dalam mendukung Penyelenggaraan Transmigrasi.
Gubernur Sultra Ali Mazi dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Yuni Nurmalawati menyampaikan apresiasi dan berpesan agar TKIPT tidak hanya sekedar Surat Keputusan dan Rapat namun harus ada action positif untuk mendukung kemajuan sector ketransmigrasian.
Pasalnya, hari ini pihaknya banyak melihat keberhasilan di bidang pertanian dan perkebunan di daerah Sultra yang kesemuanya itu tidak lepas dari peran serta para transmigran, baik yang berasal dari daerah setempat maupun daerah asal.
“Maka tidak salah kalau kita juga sebagai pemerintah memberikan perhatian kepada mereka dengan memberikan yang terbaik dalam rangka menciptakan kawasan transmigrasi yang clean n clear, layak huni, layak usaha dan layak berkembang,” pungkas Yuni. (As)
