Komite I DPD RI Jadwalkan Rapat dengan Sejumlah Menteri

Listen to this article

Jakarta, Datasultra.com- Dalam rangka mengefektifkan hari kerja Komite, Komite I DPD RI memprioritaskan Masa Sidang I tahun Sidang 2023-2024 ini dengan mengundang sejumlah Menteri meliputi Mendagri RI, Menhan RI, Mendes PDTT RI, Kapolri, Menteri Kominfo RI, dan MenPAN-RB.

Hal ini disepakati dalam Rapat Pleno Komite I DPD RI bertempat di Ruang Sriwijaya Gedung B Kompleks DPD RI Senayan Jakarta, Senin 28 Agustus 2023.

Rapat Pleno yang dimulai pukul 11.00 Wib ini berakhir pada pukul 13.30 Wib dengan melahirkan suatu pemahaman untuk tetap fokus dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah walaupun disibukkan dengan proses pencalonan sebagai pada Pemilu 2024 nanti.

Anggota DPD RI Andi Nirwana S, S.P., M.M menuturkan, Rapat Pleno memutuskan program kerja masa Sidang I Tahun Sidang 2023-2024 Legislasi, Pengawasan, dan Advokasi permasalahan daerah.

Bidang Legislasi, Komite I memprioritaskan pandangan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) dan pandangan terhadap RUU tentang perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Senator asal Sultra ini menjelaskan, untuk pengawasan yakni pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda, pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang terkait persiapan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

Kemudian pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan Advokasi permasalahan daerah berkaitan dengan Pertanahan, Penataan Daerah, Politik, dan HAM.

Kata dia, dalam kesempatan pleno ini juga disepakati untuk menjadikan prioritas berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat daerah yang didapatkan dari hasil reses atau Asmasda.

“Kami akan selalu komitmen dan fokus memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah khususnya Sulawesi Tenggara (Sultra),” tegas mantan Ketua Tim Penggerak PKK Bombana dua periode ini. (As)