Listen to this articleKendari, Datasultra.com- Dalam kunjungan kerjanya ke Sultra, Mendagri Tito Karnavian melakukan rapat koordinasi (Rakor) yang diikuti oleh Pj Gubernur dan seluruh bupati/walikota se Sultra di Hotel Claro Kendari, Jumat 27 Oktober 2023.
Rakor tersebut membahas beberapa isu esensial, mulai dari pertumbuhan ekonomi dan penanganan inflasi, penurunan angka prevalensi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemilu dan Pilkada serentak 2024, mal pelayanan publik dan realisasi APBD.
Mendagri Tito Karnavian memberikan atensi penuh terkait kondisi sosial ekonomi di Sultra dam meminta segenap jajaran di Sultra untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan menekan angka inflasi sebagai indikator ekonomi berjalan dengan melaksanakan rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara berkala minimal sekali dalam dua minggu.
Tito juga meminta seluruh Kepala Daerah untuk melaksanakan operasi pasar dengan mengerahkan Satgas Pangan di daerahnya dan mengambil tindakan dalam pengendalian harga bahan pangan di pasar.
Di hadapan Mendagri, Pj Gubernur Andap menuturkan, inflasi Sultra berada dalam kategori moderat atau terkendali. Hingga September 2023, inflasi di Sultra 3,46 persen. Angka ini mengalami penurunan dari bulan Agustus yang berada pada angka 3,52 persen. Posisi ini juga lebih rendah dari bulan September tahun sebelumnya sebesar 5,89 persen.
“Inflasi di Sultra sejauh ini masih terkendali dan berada dalam batas wajar pada kisaran 2-4 persen yang telah ditetapkan pemerintah,” tuturnya.
Terkait kelancaran Pemilu 2024, lanjut Andap, Pemprov telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama KPU Sultra senilai Rp233 miliar untuk pelaksanaan Pilgub 2024. Alokasi dana hibah yang diusulkan kabupaten/kota untuk Pilkada serentak senilai Rp895,72 miliar.
Untuk layanan publik, Sekjen Kemenkumham ini memaparkan terobosan baru telah dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan dan kecepatan layanan. Diantaranya adalah penggunaan aplikasi sistem surat masuk dan keluar sebagai perwujudan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan agar semakin baik, kami saat ini telah melakukan terobosan baru yaitu menginisiasi sistem penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis data desa/kelurahan presisi,” paparnya. (As)
