Listen to this articleKendari, Datasultra.com – Jumlah Pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di bulan November 2023 telah mencapai 204,943 akun pengguna atau tumbuh sebesar 152.32 persen di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sultra, Dodi Septadijaya menuturkan, dibandingkan capaian akhir tahun 2022, pengguna QRIS tercatat sebanyak 81.225 akun.
“Kolaborasi para pihak memainkan peran penting dalam capaian QRIS Sultra ini antara lain BI Sultra, OJK Sultra, Perbankan Daerah, serta Pemerintah Daerah untuk mendorong inklusivitas keuangan di Sultra,” tuturnya.
Kata dia, selain jumlah akun pengguna dilihat dari volume transaksi QRIS juga mencatat capaian yang luar biasa, dimana sampai dengan November 2023 secara akumulatif tercatat sebanyak 2,6 juta transaksi QRIS atau meningkat secara signifikan dibandingkan catatan di bulan Januari yang hanya mencatat 142.513 transaksi.
Sementara itu dari sisi nominal transaksi QRIS telah mencapai Rp104,4 miliar atau tumbuh sebesar 257 persen (ytd) dibandingkan Januari 2023 yang sebesar Rp29,21 miliar.
“Capaian ini turut didukung oleh peningkatan QRIS merchant (penjual) di Sultra yang mencapai 139.384 merchant, tumbuh sebesar 34.98 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022 sejumlah 103.262 Merchant,” ungkapnya.
Menurutnya, BI Sultra berkeyakinan angka pengguna, volume transaksi, nominal transaksi dan jumlah Merchant akan terus meningkat sampai dengan akhir tahun 2023.
“Berbagai upaya akselerasi penggunaan QRIS di wilayah Sultra dilakukan secara terus menerus dengan berbagai kegiatan akusisi, sosialisasi dan diseminasi. Untuk langkah extraordinary perluasan jangkauan QRIS pada masyarakat Sultra, BI bekerjasama dengan Perbarindo mengakuisisi kurang lebih 65.000 nasabah BPR dan PT PNM se Sultra yang tersebar hingga wilayah luar Sultra,” bebernya.
Selain itu pada tahun 2024, Bank Indonesia menargetkan 10 Pemda Digital di Sultra lebih tinggi dari target tahun 2023 sebanyak 3 Pemda Digital.
“Pemda digital mencerminkan perilaku transaksi digital untuk berbagai transaksi penerimaan dan belanja daerah sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien dan transparan,” pungkasnya. (Rk)
