Inflasi di Sultra Terkendali, Pj Gubernur: Pertahankan

Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto mengikuti Rakor pengendalian inflasi daerah secara virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin 5 Februari 2024.
Listen to this article

Kendari, Datasultra.com- Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto mengikuti Rakor pengendalian inflasi daerah secara virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin 5 Februari 2024.

Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak diseluruh Indonesia dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir, yang turut dihadiri Ketua Komisi Nasional Disabilitas Dante Rigmalia, Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Maliki, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Nyoto Suwignyo, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Mokhamad Suyamto, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Bambang Wisnubroto dan Direktur Serealia Tanaman Pangan Moh Ismail Wahab.

Dari jajaran Pemprov Sultra, turut hadir Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sultra, Kepala Bulog, Para Kelapa OPD Lingkup Pemprov, Sekdis ESDM dan Fungsional Ahli Madya BPS serta Pejabat terkait.

Dalam arahannya, Irjen Kemendagri Tomsi Tohir menuturkan, pada bulan Januari 2024 masih banyak daerah yang inflasinya di atas rata-rata nasional 2,57 persen.

“Namun masih ada juga daerah yang di bawah angka rata-rata inflasi nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala Daerah yang bisa mempertahankan inflasinya sampai saat ini,” tuturnya.

Irjen Kemendagri, berpesan kepada kepala daerah yang angka inflasi di daerahnya masih di atas rata-rata nasional agar mencari penyebab permasalahan yang terjadi dan mengambil langkah-langkah maksimal untuk mengatasinya.

“Komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga pada minggu keempat Januari adalah bawang putih, bawang merah, dan daging ayam ras. Sedangkan komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga pada minggu pertama Februari ada minyak goreng, beras, dan cabai merah,” ucapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, pada Januari 2024 ada pembaruan penghitungan inflasi per Januari 2024 yakni perubahan tahun dasar, cakupan wilayah, komposisi nilai konsumsi, dan cakupan paket komoditas.

‘’Perkembangan Inflasi perjanuari 2024 yakni inflasi bulan ke bulan diangkah 0,04 persen, inflasi tahun ke tahun sebesar 2,57 persen dan inflasi tahun Kalender 0,04 persen,” ungkapnya.

Berdasarkan historis dalam 5 tahun terakhir, selalu terjadi inflasi di bulan januari, dimana inflasi januari 2024 relatif lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dan komoditas utama penyebab inflasi januari didominasi oleh beberapa komoditas pangan bergejolak.

‘’Secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH sampai dengan M1 Februari naik dibandingkan pada minggu sebelumnya,” tukasnya.

Ia menyebut, komoditas yang mempengaruhi perubahan IPH yakni minyak goreng, beras, telur ayam ras, cabai merah dan gula pasir.

Sementara itu Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto mengucapkan terima kasih atas capaian pengendalian inflasi dan harus dipertahankan.

Adapun tujuh arahan Gubernur dalam inflasi yakni, integrasikan data stok dan neraca pangan 17 kabupaten/kota untuk menyusun kebijakan pengendalian inflasi, gerakan pangan murah serentak, gerakan satgas pangan SCR masif untuk operasi pasar,

Kemudian, pastikan distribusi bantuan pangan bagi KPM dan kerjasama dengan Bulog, lakukan penanaman bibit sayur mayur untuk pemenuhan kebutuhan pangan, salurkan bantuan sarana prasarana dan bang teknologi pertanian, dan kebijakan subsidi silang anggaran untuk komoditas angkutan udara.

“Selain itu, empat hal penting dalam inflasi yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” katanya.

Berdasarkan tindak lanjut dari rapat Inflasi hari ini, Pj Gubernur Sultra menyampaikan, Perda nomor 10 tahun 2018, Sultra sudah buat Perda perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta belum ada RAD PD.

Kemudian, pembaharuan perhitungan inflasi per Januari yakni inflasi Sultra berada diperingkat ke-28 dari 38 provinsi yang ada, 0,11 Sultra dibawah inflasi nasional, saat ini dengan angkah 2,46 sedangkan inflasi nasional 2,57 dan 13 daerah di Sultra mengalami deflasi -0,03 dibawah nasional.

Selanjutnya, inklusif penyandang disabilitas daerah, berdasarkan Permenaker 3/2021 tentang pedoman pemberian penghargaan nasional kepada perusahaan dan BUMN yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas.

Kemudian, aksi dan bijak dari badan pangan nasional, percepat proses verifikasi dan validasi data yang masih belum valid dan Bulog segera lakukan data yang sudah clear dan targetnya diawal februari sudah selesai penyaluran alokasi bulan januari.

Selanjutnya, identifikasi tingkat risiko gangguan tanam dan panen yakni intens memonitor prediksi cuaca BMKG dan siapkan langkah-langkah untuk mitigasi risiko dan gangguan panen risiko menengah periode Januari s/d Februari 2024.

“Upaya stabilisasi harga bahan pangan perum Bulog yakni lakukan penjualan beras komersial dan pangan lain dengan tetap menjaga HET. Upaya stabilisasi harga bahan pangan Perum Bulog. Kondisi produksi beras dan jagung (contributor infasi), dan prediksi cuaca,” tandasnya. (Adv)

Facebook Comments Box