
Wakatobi, Datasultra.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi terus mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah berjalan dalam satu dekade terakhir. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Wakatobi sejak tahun 2019 yang lalu.
“Pemerintah Wakatobi telah mengintegrasikan jaminan Kesehatan penduduknya melalui program JKN mulai 1 Januari 2016, dan berhasil meraih UHC, dimana 100 persen penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN. Dukungan kami terhadap program JKN ini dalam mewujudkan UHC merupakan amanah undang-undang dan suatu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung implementasi program strategi nasional di Tingkat daerah,” ungkap Bupati Wakatobi, Haliana setelah menerima penghargaan dalam kegiatan UHC Award dari Wapres RI di Jakarta, Kamis 8 Agustus 2024.
Kata dia, dukungan Pemerintah Wakatobi dalam pencapaian UHC ini merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita pembangunan di bidang Kesehatan, dimana hal tersebut sejalan dengan visi dan misi Pemkab Wakatobi.
“Salah satu program unggulan Pemkab Wakatobi yaitu program Merdeka Sehat. Maka dari itu kami terus mengupayakan peningkatan jumlah peserta maupun peningkatan kualitas mutu layanan di fasilitas Kesehatan,” kata Haliana.
Bupati Haliana mengungkapkan, selama program JKN berjalan telah banyak memberikan dampak positif terhadap perlindungan Kesehatan masyarakat.
“Hadirnya program JKN ini telah memudahkan akses layanan Kesehatan bagi masyarakat, kemudian menekan angka kemiskinan karena dengan adanya program JKN dapat mengurangi biaya kesehatan. Selain itu, pembayaran biaya pelayanan Kesehatan yang rutin dibayarkan setiap bulan dari BPJS Kesehatan secara tidak langsung juga dapat meningkatkan pendapatan daerah,” sambung Haliana.
Haliana menyampaikan komitmennya untuk memastikan seluruh penduduk di Kabupaten Wakatobi terlindungi jaminan kesehatannya secara berkelanjutan melalui upaya yang akan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
“Sebanyak 117.630 jiwa penduduk kami semuanya sudah jadi peserta JKN, ini sudah menjadi kewajiban kami untuk memastikan agar hal ini terus berkesinambungan dengan memastikan ketersediaan anggaran APBD untuk program jaminan kesehatan khususnya bagi penduduk yang telah didaftarkan oleh pemerintah daerah. Selain itu kami juga menyambut baik program PESIAR (petakan, sisir, advokasi, dan registrasi) yang merupakan bentuk kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
Secara konsisten, menurut Haliana, pemerintah daerah akan meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat dengan menyediakan fasilitas kesehatan disetiap kecamatan dan menyediakan transportasi rujukan antar pulau.
“Kami juga mengajak seluruh stakaholders di lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk terus konsisten dan meningkatkan kolaborasi dalam mendukung program JKN,” papar Haliana.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Baubau, Diah Eka Rini saat ditemui ditempat yang sama, menyambut baik dukungan dan komitmen dari Pemkab Wakatobi ini.
“Selama ini, Kabupaten Wakatobi telah menunjukkan langkah nyata dalam mendukung program JKN, salah satunya adalah dukungan dari sisi regulasi seperti aturan-aturan dan kebijakan tingkat Kabupaten Wakatobi terkait kewajiban dan kepatuhan penduduk dalam program JKN. Untuk itu kami harapkan Pemerintah Kabupaten Wakatobi terus melakukan evaluasi secara berkala bersama seluruh pemangku kepentingan terkait,” ungkap Diah.
Dari data yang ada, delapan Kabupaten dan Kota di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Baubau telah mencapai predikat UHC yaitu Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, dan Kabupaten Wakatobi. Dimana seluruh kabupaten/kota tersebut telah mencapai cakupan kepesertaan lebih dari 95 persen dengan Tingkat keaktifan lebih dari 80 persen. (Sir)





