Listen to this articleBaubau, Datasultra.com— Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Baubau terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar masyarakat.
Hal ini ditandai dengan pelaksanaan rapat penyusunan Program Kerja Tim Pembina Posyandu (TPP) Kota Baubau serta Rencana Pendampingan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026, yang digelar di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Jumat 30 Januari 2026.
Rapat tersebut secara resmi dibuka oleh Ketua TP PKK Kota Baubau, Hj. Sitti Aryati Yusran.
Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan terhadap 168 posyandu yang tersebar di seluruh wilayah Kota Baubau.
Penguatan tersebut meliputi penyelarasan Surat Keputusan Kelompok Kerja Operasional (SK KPO) di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta optimalisasi fungsi sekretariat posyandu.
“Langkah besar kita tahun ini adalah memastikan seluruh posyandu di Kota Baubau terdaftar secara resmi di Kementerian Dalam Negeri. Legalitas ini sangat krusial agar koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan selaras,” ujar Hj. Sitti Aryati Yusran.
Ia menjelaskan, fokus utama program kerja tahun 2026 diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana posyandu.
Sebanyak 43 posyandu lokus ditetapkan sebagai sasaran utama revitalisasi, yang mencakup perbaikan fisik bangunan, pengadaan inventaris seperti kursi dan meja, serta penyediaan alat kesehatan (alkes).
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian, melalui pelatihan enam kader SPM di setiap posyandu guna memastikan layanan kesehatan yang terukur dan berkualitas.
Aspek digitalisasi turut menjadi bagian penting dalam program kerja tersebut, melalui pengembangan sistem pelaporan berbasis daring menggunakan aplikasi E-Posyandu.
Saat ini, Pemerintah Kota Baubau juga tengah menjajaki kerja sama strategis dengan perguruan tinggi untuk membangun sistem data posyandu yang akurat dan real-time.
Di sisi lain, TP PKK bersama Pemkot Baubau juga memperhatikan aspek operasional dan kesejahteraan kader sebagai ujung tombak layanan kesehatan masyarakat.
Dalam perencanaan anggaran tahun 2026, dipastikan adanya alokasi honorarium bagi kader dengan skema minimal 10 orang per posyandu, serta dukungan biaya operasional lainnya untuk menjamin keberlangsungan pelayanan di lapangan.
Rapat penyusunan program kerja tersebut turut dihadiri jajaran pengurus Tim Pembina Posyandu Kota Baubau, perwakilan kecamatan, serta instansi terkait.
Kehadiran lintas sektor ini diharapkan mampu menyinkronkan langkah bersama dalam mewujudkan Kota Baubau yang lebih sehat dan sejahtera. (Sir)
