Kendari, Datasultra.com– Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Syahrir, menegaskan bahwa seluruh kabupaten/kota di Sultra memiliki posisi yang sama dalam prioritas pembangunan.
Tidak ada daerah yang dianaktirikan, karena setiap wilayah memiliki kekhasan dan potensi yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
“Setiap daerah memiliki kekhasan dan potensinya masing-masing. Inilah yang menjadi pembeda dalam pengambilan keputusan dalam mengalokasikan anggaran pembangunan,” kata Andi Syahrir dalam siaran pers, Sabtu 14 Februari 2026.
Penegasan ini disampaikan merespons dinamika publik terkait alokasi pembangunan di Kabupaten Kolaka Utara, menyusul pernyataan Wakil Bupati Kolaka Utara, Jumarding, mengenai hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) yang digelar di Kota Baubau pada April 2025.
Dalam forum tersebut, muncul anggapan bahwa Pemerintah Provinsi dinilai belum sepenuhnya merealisasikan hasil kesepakatan.
Andi Syahrir menjelaskan, hasil Rakortekrenbang yang dituangkan dalam berita acara sejatinya merupakan bahan pembahasan prioritas dalam Musrenbang nasional, sehingga belum menjadi keputusan final untuk dilaksanakan.
“Hasil rakortekrenbang diorientasikan untuk kegiatan pembangunan pada APBD Perubahan 2025 atau APBD Reguler 2026. Dua hal inilah yang menjadi dasar finalisasi kegiatan yang akan dilaksanakan,” jelasnya.
Dalam Rakortekrenbang tersebut, terdapat lima kegiatan yang disepakati untuk Kolaka Utara.
Pertama, pengaspalan jalan Batu Putih–Porehu dengan target lima kilometer.
Namun dalam perkembangannya, pembangunan ruas Tolala–Porehu–Batu Putih sepanjang kurang lebih 40 kilometer diupayakan melalui mekanisme Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahun 2026 yang diusulkan Pemprov. Jika belum disetujui, proyek tersebut direncanakan dibiayai melalui APBD 2027.
Kedua, optimalisasi sistem perpipaan air minum di Kecamatan Lambai. Kegiatan ini diajukan ke Dinas Bina Marga dan SDA, namun skala prioritasnya berada di bawah pembangunan infrastruktur jalan.
Proposal juga sempat diajukan ke Dinas Cipta Karya, tetapi belum dapat dialokasikan karena keterbatasan anggaran.
Ketiga, rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Lawata, Kecamatan Pakue, sebanyak 30 unit.
Dari total 200 unit rumah yang dialokasikan secara proporsional untuk 17 kabupaten/kota pada 2025, Pemprov mengalokasikan 20 unit untuk Kolaka Utara dengan total anggaran Rp1 miliar.
“Pekerjaan itu sudah selesai. Kolaka Utara termasuk lima besar kabupaten yang mendapat alokasi terbanyak,” ujarnya.
Keempat, rehabilitasi irigasi tambak di Pakue sepanjang dua kilometer. Pada 2026, anggaran sebesar Rp292 juta dialokasikan untuk perencanaan teknis. Hasil perencanaan ini akan menjadi dasar perhitungan anggaran pembangunan fisik.
Kelima, pembangunan tambat labuh di Desa Lametuna, Kecamatan Kodeoha, dan Desa Bahari, Kecamatan Tolala. Disepakati bahwa tambat labuh di Desa Bahari menjadi prioritas, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
Andi menjelaskan, pembangunan tambat labuh nelayan merupakan kewenangan Pemprov yang selama ini diupayakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
Namun pada 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak membuka menu DAK untuk tambat labuh nelayan, sehingga belum dapat direalisasikan.
Ia juga mengungkapkan bahwa dana transfer pemerintah pusat ke Pemprov Sultra yang bersumber dari dana bagi hasil pada 2026 hanya sebesar Rp200 miliar, turun drastis dibanding 2025 yang mencapai Rp800 miliar.
Dalam kondisi tersebut, Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, mengambil kebijakan berbasis skala prioritas dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi 17 kabupaten/kota.
“Beliau turun langsung memastikan kegiatan mana yang dilaksanakan lebih dulu dan mana yang harus ditunda,” papar Andi Syahrir.
Untuk Kolaka Utara yang memiliki potensi kuat di sektor perkebunan, Pemprov memperjuangkan alokasi melalui APBN 2026.
Di antaranya bantuan 1,5 juta bibit kakao senilai Rp24 miliar, 200 ribu bibit kelapa dalam senilai Rp5 miliar, serta 50 ribu benih pala dengan anggaran Rp655 juta.
Di sektor pendidikan, melalui APBN 2026, empat sekolah di Kolaka Utara mendapatkan alokasi rehabilitasi, yakni SMAN 1 Porehu, SMAN 1 Batu Putih, SMAN 1 Kodeoha, dan SMKN 1 Kolaka Utara.
“Jangan kemudian kita mendikotomi antara APBN dan APBD. Semua punya proses dan membutuhkan perjuangan. APBN tidak datang dengan sendirinya tanpa upaya dari kita semua,” tegasnya.
Menurutnya, dinamika pembangunan adalah bagian dari proses kolektif. Suatu daerah mungkin belum terealisasi pada satu usulan, tetapi di sisi lain ada program lain yang diperjuangkan secara maksimal demi kepentingan masyarakat secara menyeluruh. (Sir)
