Kendari, Datasultra.com – Universitas Halu Oleo (UHO) menjalin kolaborasi strategis dengan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait transformasi hukum menuju kerangka ekologis.
Penandatanganan kesepakatan tersebut dilaksanakan di Gedung Rektorat UHO pada Rabu 25 Februari 2026.
IOJI merupakan lembaga think-tank dan advokasi kebijakan independen yang berfokus pada perwujudan tata kelola laut yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.
Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam merespons tantangan krisis ekologis global, mulai dari perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, hingga meningkatnya pencemaran laut yang mengancam keberlanjutan kehidupan.
Penandatanganan naskah MoU dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor UHO, Dr. Herman, SH., LL.M., bersama Chief Executive Officer (CEO) IOJI, Mas Achmad Santosa.
Kolaborasi ini menitikberatkan pada transformasi paradigma hukum dari pendekatan antroposentris yang berpusat pada manusia menuju kerangka ekologis yang menempatkan keberlanjutan sistem bumi sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan dan regulasi.
Plt. Rektor UHO menyampaikan bahwa kemitraan tersebut merupakan bagian dari komitmen institusi dalam memperkuat peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan, khususnya dalam menjawab tantangan lingkungan dan kelautan yang semakin kompleks.
“Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk mendorong lahirnya kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan. Transformasi hukum ekologis ini menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan tidak mengorbankan generasi mendatang,” ujarnya.
Sementara itu, CEO IOJI, Mas Achmad Santosa, menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi dan lembaga advokasi kebijakan dalam mendorong reformasi hukum lingkungan dan kelautan.
Menurutnya, pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan riset menjadi kunci dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan.
Melalui kemitraan ini, UHO dan IOJI berkomitmen memperkuat implementasi Tridharma Perguruan Tinggi sekaligus mendorong reformasi hukum lingkungan dan kelautan yang adaptif terhadap tantangan global.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan berbasis riset serta memperkokoh posisi Indonesia dalam mewujudkan tata kelola laut yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Untuk diketahui, kerja sama yang berlaku selama lima tahun ini mencakup sejumlah bidang prioritas, antara lain:
1. Pendidikan dan Kurikulum, melalui pengembangan materi ajar dan integrasi perspektif hukum ekologis dalam program studi terkait.
2. Penelitian Kolaboratif, dengan fokus pada isu-isu strategis lingkungan dan kelautan, termasuk tata kelola laut berkelanjutan.
3. Pengabdian kepada Masyarakat, guna meningkatkan kesadaran publik serta memperkuat kapasitas masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya alam.
4. Pertukaran Akademik, yang membuka ruang kolaborasi antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dalam berbagai forum ilmiah dan program bersama. (As)
