Kendari, Datasultra.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Wakatobi menggelar rapat evaluasi program kerja tahun 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan masyarakat serta mendukung target inklusi keuangan nasional.
Melalui forum tersebut, berbagai capaian program prioritas dievaluasi sekaligus dirumuskan langkah strategis untuk meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan formal di tengah masyarakat.
Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung target inklusi keuangan nasional yang ditetapkan mencapai 93 persen pada 2029.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Manajer Madya Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis (PEPK dan LMSt), Desiyani Patra Rapang, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan seluruh anggota TPAKD yang terus mendorong pelaksanaan berbagai program percepatan akses keuangan.
Menurutnya, perluasan program prioritas TPAKD pada 2026 menunjukkan keseriusan daerah dalam membuka akses layanan keuangan bagi masyarakat.
OJK, kata dia, akan terus memberikan dukungan melalui koordinasi, pendampingan, dan evaluasi agar program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
Desiyani juga menegaskan bahwa sinergi yang dibangun melalui TPAKD diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan usaha, transaksi keuangan digital, investasi yang legal dan berizin, hingga program perlindungan sosial.
Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, Darwis Rachim, menilai program TPAKD memiliki peran penting dalam mempercepat kemandirian ekonomi masyarakat.
Karena itu, kolaborasi seluruh pihak diperlukan agar akses pembiayaan dan layanan keuangan dapat menjangkau pelaku UMKM hingga masyarakat di wilayah kepulauan.
Dukungan juga datang dari BAZNAS Kabupaten Wakatobi. Ketua BAZNAS, La Ode Saharumu, menyatakan kesiapan lembaganya untuk terus bersinergi dalam memperkuat akses pembiayaan produktif bagi pelaku usaha mikro melalui bantuan modal usaha yang berkelanjutan.
Dalam rapat tersebut, TPAKD Wakatobi menyepakati sejumlah langkah strategis. Salah satunya mempercepat implementasi Program KEJAR Sentosa dengan target kepemilikan rekening Simpanan Pelajar (SimPel) mencapai 89 persen.
Saat ini tercatat sebanyak 34.186 pelajar telah memiliki rekening SimPel dan ditargetkan bertambah sekitar 2.000 hingga 3.000 rekening baru menjelang penilaian KEJAR Award 2026.
Selain itu, Program Kredit Melawan Rentenir Modal Sentosa juga akan diperkuat melalui peningkatan plafon pembiayaan tanpa bunga dari Rp5 juta menjadi Rp10 juta untuk memperluas akses modal bagi pelaku usaha mikro.
TPAKD juga mendorong penguatan Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pusat layanan keuangan masyarakat di desa.
Di sisi lain, perluasan perlindungan sosial bagi pekerja rentan dan tenaga non-ASN akan terus ditingkatkan bersamaan dengan edukasi terkait investasi ilegal, pinjaman online ilegal, dan berbagai kejahatan keuangan lainnya.
Upaya peningkatan literasi pasar modal turut menjadi perhatian. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mendukung langkah tersebut dengan menyediakan akses investasi saham melalui fitur BEYOND pada aplikasi wondr by BNI.
Sebagai tindak lanjut, seluruh lembaga jasa keuangan yang terlibat akan menyampaikan laporan realisasi program setiap triwulan. Percepatan pelaporan data rekening pelajar juga menjadi fokus mengingat proses penilaian KEJAR Award 2026 akan berakhir pada 31 Juli mendatang.
Melalui kolaborasi yang terus diperkuat antara OJK, Pemerintah Kabupaten Wakatobi, TPAKD, dan lembaga jasa keuangan, program prioritas yang dijalankan diharapkan mampu memperluas akses keuangan formal, meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (N1)
