Kendari, Datasultra.com – Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) mulai memperkuat digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui kerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Bank Sultra) dalam penerbitan dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Gedung Tower Bank Sultra, Kendari, Selasa (13/10/2026).
Penandatanganan dilakukan Direktur Utama Bank Sultra, Andri Permana Diputra Abubakar, bersama Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo. Kegiatan itu turut disaksikan Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Konsel.
Melalui kerja sama ini, penggunaan KKPD diharapkan mampu membuat transaksi belanja operasional pemerintah daerah lebih praktis, terukur, dan mengurangi ketergantungan terhadap uang tunai.
Direktur Utama Bank Sultra, Andri Permana Diputra Abubakar, mengatakan pihaknya siap mendukung penerapan KKPD melalui penyediaan infrastruktur perbankan, pendampingan teknis, hingga koordinasi dengan perangkat daerah.
Menurut Andri, kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sekaligus membangun sistem pengelolaan keuangan publik yang lebih efisien dan terintegrasi.
“Sebagai Bank Pembangunan Daerah, Bank Sultra berkomitmen memberikan dukungan secara menyeluruh agar implementasi KKPD di Kabupaten Konawe Selatan dapat terwujud dengan maksimal,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, menilai penerapan KKPD sebagai langkah penting dalam mendorong reformasi birokrasi, khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia berharap penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dapat mempercepat transaksi belanja operasional sekaligus meningkatkan ketepatan dan akuntabilitas pengeluaran anggaran.
Namun, Irham mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak hanya berfokus pada kemudahan transaksi. Kesiapan teknis, kepatuhan terhadap regulasi, dan pengawasan internal juga harus menjadi perhatian utama.
“Kehadiran KKPD akan membuat proses transaksi belanja operasional menjadi lebih cepat, presisi, serta meminimalisir risiko penggunaan uang tunai,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh OPD memastikan penerapan KKPD berjalan sesuai ketentuan yang berlaku agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.
Bank Sultra menyatakan dukungannya terhadap implementasi KKPD melalui kesiapan sarana transaksi, pemantauan sistem, serta pendampingan bagi perangkat daerah.
Sinergi ini diharapkan menjadi salah satu langkah Pemkab Konawe Selatan dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang modern, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan perkembangan sistem pembayaran digital di lingkungan pemerintahan. (N1)
