Kendari, Datasultra.com – Wali Kota Baubau, H. Yusran Fahim, S.E., menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) bekerja sama dengan PT Aneka Tambang (ANTAM), Selasa 8 September 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Claro Kendari tersebut mengangkat tema “Penegakan Hukum dan Pemulihan Aset SDA: Membangun Keadilan Restoratif, Legal Resilience, dan Tata Kelola Berkelanjutan.”
FGD ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kapasitas aparat penegak hukum dan para pemangku kepentingan dalam menangani perkara tindak pidana di bidang sumber daya alam (SDA), terutama dalam menghadapi perkembangan regulasi pasca-berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
Pembahasan dalam forum tersebut diarahkan pada penguatan paradigma penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mengedepankan pendekatan restoratif, restitutif, dan rehabilitatif.
Melalui pendekatan tersebut, penegakan hukum di sektor SDA diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong pemulihan aset, perlindungan lingkungan, serta terciptanya tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.
FGD yang berlangsung sejak pukul 07.00 hingga 16.30 WITA itu turut dihadiri Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn.) H. Andi Sumangerukka, Kepala Kejati Sultra Dr. Sugeng Riyanta, Direktur Utama PT ANTAM, serta Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia.
Sejumlah pejabat dan tokoh dari lembaga penegak hukum serta kementerian terkait juga dijadwalkan menjadi narasumber. Di antaranya Kabareskrim Polri, Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, Ketua Komisi Kejaksaan RI, Ketua Komisi Yudisial, hingga Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam membangun sistem penegakan hukum yang mampu menjawab kompleksitas persoalan pengelolaan SDA.
Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E., mengatakan kehadirannya dalam forum tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Baubau untuk mendukung penguatan penegakan hukum dan tata kelola sumber daya alam yang transparan serta berkelanjutan.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan badan usaha milik negara (BUMN) menjadi penting dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sekaligus tetap memperhatikan aspek hukum, lingkungan, dan keberlanjutan.
“Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan BUMN dalam membangun tata kelola sumber daya alam yang transparan, berkeadilan dan berkelanjutan,” ujar Yusran.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Baubau siap mendukung berbagai langkah strategis yang bertujuan memperkuat kepastian hukum, menjaga aset negara dan daerah, serta mendorong pengelolaan sumber daya alam yang memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
FGD tersebut diharapkan menghasilkan pemikiran dan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat ketahanan hukum (legal resilience) serta mendorong penegakan hukum SDA yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan. (Sir)
