Baubau, Datasultra.com – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Baubau hampir menjangkau seluruh wilayah. Namun, hingga saat ini, masyarakat di Pulau Makassar masih belum menerima manfaat program nasional tersebut.
Pelaksana Harian Satgas MBG Kota Baubau, La Ode Aswad, mengatakan Pulau Makassar menjadi satu-satunya wilayah di Kota Baubau yang belum terlayani program MBG.
Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena sebelumnya terdapat kebijakan moratorium di internal Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga operasional layanan MBG di wilayah tersebut belum diaktifkan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan koordinator wilayah. Hasilnya, pemerintah kota akan memfasilitasi dengan menyurat ke BGN pusat agar layanan MBG di Pulau Makassar segera diaktifkan. Sebab, kewenangan aktivasi ada di BGN,” jelas Aswad.
Asisten I Setda Kota Baubau ini mengungkapkan, salah satu opsi yang sempat dipertimbangkan adalah menggabungkan pelayanan Pulau Makassar dengan Kecamatan Lea-Lea.
Namun, kapasitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Lea-Lea saat ini sudah mencapai lebih dari 3.100 penerima manfaat.
Jika ditambah dengan sekitar 2.000 lebih calon penerima manfaat dari Pulau Makassar, kapasitas pelayanan dikhawatirkan mengalami kelebihan beban dan berpotensi menghambat distribusi makanan bergizi.
“Kalau digabung, tentu bisa over kapasitas. Kita khawatir pelayanan justru tersendat. Karena itu, perlu dicarikan solusi agar masyarakat di Pulau Makassar juga bisa segera mendapatkan manfaat program ini,” ujarnya.
Aswad meminta satuan pendidikan di Pulau Makassar untuk bersabar sembari menunggu proses koordinasi dan penyuratan kepada BGN pusat.
Di sisi lain, Pemkot Baubau memastikan akan terus mendukung kelancaran pelaksanaan MBG, termasuk melakukan pemantauan dan membantu mengatasi berbagai kendala di lapangan.
Ia juga mengimbau seluruh satuan pendidikan maupun pengelola SPPG agar segera melaporkan apabila menemukan gangguan keamanan, termasuk dugaan aksi pemalakan di sekitar dapur MBG.
“Kalau ada hambatan atau gangguan di lapangan, sampaikan kepada kami. Pemerintah juga punya tugas menjamin ketertiban agar pelaksanaan program ini berjalan lancar,” tegasnya.
Meski demikian, Aswad menyebut hingga saat ini belum ada laporan mengenai gangguan keamanan maupun aksi pemalakan di sekitar seluruh dapur SPPG di Kota Baubau.
Ia menambahkan, meskipun belum memiliki kantor khusus, Satgas MBG tetap menjalankan arahan Wali Kota Baubau untuk memonitor dan memantau pelaksanaan program agar berjalan sesuai rencana.
Pemkot Baubau berharap melalui koordinasi dengan BGN, layanan MBG di Pulau Makassar dapat segera diaktifkan sehingga pemerataan penerima manfaat bisa terwujud di seluruh wilayah kota. (Sir)
