Kendari, Datasultra.com – Kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Tenggara (Sultra) masih menghadapi tantangan. Di tengah berbagai upaya pemerintah membuka lapangan kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) justru mengalami kenaikan menjadi 3,52 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra, Hadi Susanto, mengungkapkan kenaikan tersebut tidak hanya terjadi di Sultra, tetapi juga dialami sejumlah provinsi lainnya.
Menurutnya, kondisi pasar kerja memiliki dinamika tersendiri. Namun, berbagai program pemerintah diharapkan mampu mendorong pemulihan dan memperluas kesempatan kerja.
“Memang ada sedikit peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Sulawesi Tenggara, tetapi juga di banyak provinsi lain,” ujar Hadi saat ditemui di Kantor BPS Sultra, Kamis 5 November 2026.
Di tengah tantangan tersebut, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja di Sultra.
Hadi menjelaskan, sektor pertanian memiliki karakteristik yang lebih fleksibel dibandingkan sektor industri maupun pertambangan. Masyarakat dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan berbeda tetap memiliki peluang untuk bekerja di sektor ini.
Sebaliknya, sektor industri dan pertambangan umumnya membutuhkan kualifikasi pendidikan, keahlian, serta persyaratan khusus.
Meski demikian, sektor pertambangan mulai menunjukkan peningkatan penyerapan tenaga kerja dengan jumlah sekitar 15 ribu pekerja. Namun, kontribusinya belum mampu menggeser dominasi sektor pertanian.
“Pertanian ini menjadi semacam penyangga perekonomian kita karena peluang kerjanya relatif terbuka bagi masyarakat,” jelasnya.
Di sisi lain, Sultra justru mencatatkan capaian positif dalam pembangunan manusia.
Berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sultra pada 2026 mencapai 75,19, meningkat 0,94 poin atau 1,27 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 74,25.
Pertumbuhan tersebut menjadi yang tertinggi di antara 38 provinsi di Indonesia.
Hadi menyebut, peningkatan IPM ini terutama didorong oleh membaiknya dimensi pendidikan, khususnya rata-rata lama sekolah.
Pada 2026, rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas meningkat dari 9,56 tahun menjadi 9,91 tahun. Sementara itu, harapan lama sekolah anak usia tujuh tahun naik dari 13,72 tahun menjadi 13,76 tahun.
Selain pendidikan, kualitas kesehatan dan standar hidup masyarakat juga menunjukkan perbaikan. Umur harapan hidup saat lahir tercatat mencapai 72,23 tahun atau meningkat 0,17 tahun dibandingkan 2025.
Sementara itu, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan meningkat Rp441 ribu atau 4,01 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut Hadi, capaian tersebut menunjukkan berbagai upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan pendidikan mulai memberikan hasil.
Meski IPM Sultra masih berada di bawah rata-rata nasional, laju peningkatannya menjadi modal penting untuk memperbaiki posisi pembangunan manusia ke depan.
“Kalau peningkatan ini bisa dipertahankan, bukan tidak mungkin Sulawesi Tenggara nantinya bisa naik kelas dan berada di atas rata-rata nasional,” ungkapnya.
Hadi juga menyoroti perbedaan capaian pembangunan manusia antara wilayah perkotaan dan kabupaten.
Kota Kendari memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan fasilitas pendidikan dan berbagai sarana pendukung pembangunan. Kondisi tersebut turut memengaruhi capaian IPM yang relatif lebih tinggi dibandingkan sejumlah daerah lainnya.
Namun, menurutnya, kabupaten-kabupaten di Sultra tetap memiliki peluang untuk mengejar ketertinggalan. Salah satu daerah yang menunjukkan perkembangan positif adalah Kabupaten Buton Tengah (Buteng).
Hadi menyebut, Buton Tengah sebelumnya berada pada posisi terbawah dalam capaian tertentu. Perhatian pemerintah daerah, termasuk upaya meningkatkan upah masyarakat, mulai menunjukkan hasil melalui pertumbuhan yang cukup tinggi.
“Ini menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan perbaikan. Ketika ada upaya meningkatkan upah, sekarang terlihat hasilnya dengan adanya peningkatan yang cukup besar,” tuturnya.
Capaian IPM Sultra yang tumbuh paling tinggi secara nasional menjadi kabar baik bagi pembangunan daerah. Namun, kenaikan pengangguran menjadi pengingat bahwa peningkatan kualitas manusia harus berjalan seiring dengan perluasan lapangan kerja.
Sebab, pembangunan tidak cukup hanya membuat masyarakat semakin berpendidikan dan sehat, tetapi juga harus memastikan semakin banyak penduduk memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. (N1)
