Baubau, Datasultra.com – Pemerintah Kota Baubau memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan seluruh penerima manfaat mendapatkan makanan yang aman, berkualitas, dan sesuai standar.
Pelaksana Harian Satgas MBG Kota Baubau, La Ode Aswad mengatakan program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang membutuhkan dukungan dan komitmen pemerintah daerah agar pelaksanaannya berjalan optimal.
Menurutnya, meskipun Badan Gizi Nasional (BGN) tidak memiliki kantor di tingkat kabupaten/kota, hal tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran program.
Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah daerah memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.
“Karena di daerah belum ada kantor BGN, maka peran untuk menyukseskan pelaksanaan MBG ini diperankan oleh Satgas yang dibentuk oleh wali kota. Satgas sudah terbentuk dan mulai bekerja,” ujarnya, Kamis 5 November 2026.
Ia menegaskan, tugas Satgas bukan mengambil alih urusan teknis operasional dapur, melainkan memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap kelancaran pelaksanaan program, termasuk melakukan pemantauan, koordinasi, serta mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan.
Saat ini, terdapat 21 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdaftar di Kota Baubau. Sebagian di antaranya sementara menghentikan operasional untuk melakukan penataan kembali, relokasi lokasi, maupun perbaikan fasilitas.
Dari hasil pemantauan Satgas, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah proses penyerahan makanan dari dapur SPPG kepada penerima manfaat di sekolah.
Asisten I Setda Kota Baubau ini mengungkapkan, mekanisme penempatan makanan sebelum dibagikan kepada siswa masih perlu dibenahi agar kualitas dan keamanan makanan tetap terjaga.
Atas dasar itu, Wali Kota Baubau telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh satuan pendidikan, mulai dari TK, PAUD, SD hingga SMP, untuk menyiapkan ruang transisi sementara sebagai tempat penyimpanan makanan sebelum diserahkan kepada penerima manfaat.
Ruang tersebut tidak harus dibangun secara khusus. Sekolah cukup memanfaatkan tempat yang layak, tertutup, bersih, dan aman, serta jauh dari toilet maupun tempat pembuangan sampah.
“Intinya, sebelum makanan diterima anak-anak, harus dipastikan terlebih dahulu berada di tempat yang aman dan bersih. Jangan sampai mutu dan kualitas makanan berkurang sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan,” jelasnya.
Selain itu, Satgas juga menekankan pentingnya komitmen seluruh pengelola dapur SPPG untuk mewujudkan program MBG tanpa kasus keracunan makanan.
Aspek keamanan pangan, menurutnya, menjadi perhatian serius karena keselamatan dan kesehatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama.
Di sisi lain, Satgas turut mencermati persoalan ketersediaan bahan baku, khususnya sayuran, yang mengalami keterbatasan pasokan selama musim kemarau. Kondisi tersebut berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas, meskipun sejauh ini belum mengganggu penyaluran makanan kepada penerima manfaat.
Aswad menyebutkan, pemerintah daerah perlu mengambil langkah untuk memperkuat pemberdayaan petani lokal agar mampu memenuhi kebutuhan bahan baku dapur SPPG.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendampingan dan pembinaan oleh penyuluh pertanian, sehingga petani dapat menanam berbagai jenis sayuran yang dibutuhkan dalam rantai pasok program MBG.
“Program ini bukan hanya memberikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi bagi petani lokal yang ikut memasok kebutuhan bahan bakunya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Aswad mengatakan Satgas tengah menyiapkan pelaksanaan inspeksi terhadap seluruh dapur SPPG di Kota Baubau. Inspeksi tersebut akan mengacu pada 14 indikator yang telah disiapkan sebagai dasar penilaian.
Pelaksanaannya nantinya melibatkan tim teknis dari berbagai unsur, termasuk Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya, sembari menunggu edaran mengenai pelaksanaan inspeksi oleh pemerintah daerah.
Ia menegaskan, Wali Kota Baubau telah menginstruksikan Satgas agar aktif memantau pelaksanaan MBG sekaligus mendengarkan dan menindaklanjuti berbagai kendala yang masih menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Komitmen pemerintah daerah jelas, bagaimana program MBG ini sukses di Kota Baubau. Kami akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi agar seluruh penerima manfaat mendapatkan haknya sesuai kuota, dengan tetap mengutamakan mutu dan keamanan makanan,” pungkasnya. (Sir)
