Kendari, Datasultra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari resmi menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar, Selasa 28 April 2026.
Meski disetujui, laporan tersebut disertai sejumlah rekomendasi penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Kendari.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Muslimin T, menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan menyeluruh bersama organisasi perangkat daerah (OPD) serta masukan dari tujuh fraksi DPRD.
“LKPJ kami terima, namun dengan berbagai catatan yang perlu menjadi perhatian serius untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Salah satu sorotan utama DPRD adalah kondisi ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Kendari yang mencapai 5,6 persen dinilai belum sejalan dengan penurunan angka pengangguran. Di sisi lain, realisasi investasi justru mengalami kontraksi hingga minus 19 persen.
Menurut DPRD, kondisi ini mengindikasikan masih adanya kendala dalam birokrasi serta perlunya peningkatan kepastian hukum bagi investor.
Pemerintah kota pun didorong untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat pemberdayaan UMKM agar lebih mandiri dan berdaya saing.
Di bidang lingkungan, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) belum sepenuhnya memuaskan. Persoalan sampah dan kualitas udara masih menjadi perhatian.
DPRD juga menilai kegagalan meraih Adipura bukan sekadar persoalan teknis, tetapi berkaitan dengan manajemen dan regulasi yang perlu diperbaiki, termasuk pengawasan dalam pengelolaan sampah.
Pada sektor anggaran, DPRD menemukan sejumlah program yang belum mencapai target. Perencanaan dinilai masih perlu diperkuat dengan basis data yang lebih akurat dan realistis.
Transparansi anggaran serta pengendalian ketergantungan pada dana transfer pusat juga menjadi perhatian.
Sektor pendidikan dan kesehatan turut menjadi sorotan. Target wajib belajar yang belum tercapai mendorong DPRD meminta langkah konkret untuk menekan angka putus sekolah, termasuk melalui pemberian beasiswa yang tepat sasaran.
Sementara itu, layanan kesehatan dinilai belum merata, termasuk pelayanan BPJS serta tata kelola BLUD rumah sakit daerah yang perlu dibenahi.
Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti kesenjangan pembangunan antarwilayah, terutama di daerah pinggiran. Penanganan banjir diminta menjadi prioritas melalui sistem drainase terintegrasi, bukan sekadar perbaikan sementara.
Penataan lalu lintas, parkir liar, serta keberadaan pedagang kaki lima (PKL) juga diharapkan dapat ditangani lebih tertib.
Secara umum, DPRD menilai kinerja Pemerintah Kota Kendari masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam menyelaraskan antara perencanaan dan realisasi program.
“Diperlukan langkah korektif yang terukur agar capaian pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Muslimin.
Meski demikian, DPRD tetap mengapresiasi sejumlah capaian pemerintah kota di bawah kepemimpinan Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran.
Menanggapi hal itu, Siska mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah, terutama dalam pengelolaan sampah, pengendalian banjir, dan penataan kota. Ia juga menyebut keterbatasan anggaran menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah daerah.
Namun demikian, pihaknya menegaskan komitmen untuk terus melakukan pembenahan melalui inovasi, kolaborasi, serta pemanfaatan teknologi informasi.
“Kami berharap dukungan semua pihak agar pembangunan ke depan dapat lebih optimal dan dirasakan secara merata oleh masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Kota Kendari juga berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta mempercantik kawasan kota melalui revitalisasi ruang terbuka hijau.
Dengan berbagai catatan yang disampaikan, DPRD berharap rekomendasi tersebut tidak berhenti sebagai dokumen formal semata, tetapi menjadi pijakan dalam menghadirkan perubahan nyata bagi Kota Kendari. (N1)
