Baubau, Datasultra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) serta penyerahan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Baubau Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Gedung DPRD Kota Baubau, Kamis 30 April 2026.
Dalam sidang paripurna tersebut, Pemerintah Kota Baubau secara resmi menerima catatan strategis dan rekomendasi DPRD setelah sebelumnya Sekretaris DPRD Kota Baubau, Yaya Wirahyaman, membacakan surat keputusan DPRD.
Wali Kota Baubau, H. Yusran Fahim, SE, dalam pidatonya menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi dan Pansus DPRD yang telah melakukan pembahasan secara mendalam terhadap dokumen pertanggungjawaban pemerintah daerah.
Ia menilai, rekomendasi yang disampaikan merupakan bentuk sinergi dan tanggung jawab bersama dalam mendorong pembangunan daerah.
“Rekomendasi ini adalah wahana evaluasi menyeluruh. Semua yang disampaikan Pansus semata-mata untuk kepentingan pembangunan daerah demi mewujudkan Baubau yang maju, sejahtera, dan berbudaya,” ujarnya.
Yusran mengungkapkan, di tengah dinamika anggaran yang dihadapi sepanjang tahun 2025, Kota Baubau tetap mampu mencatatkan kinerja positif, khususnya pada sektor ekonomi dan sosial.
Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 4,48 persen, dengan sektor perdagangan besar dan eceran menjadi kontributor utama yang tumbuh hingga 12,70 persen.
Selain itu, tingkat kemiskinan juga berhasil ditekan dari 7,40 persen pada tahun sebelumnya menjadi 6,83 persen di akhir tahun 2025.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sektor yang perlu mendapat perhatian serius, seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami kontraksi hingga minus 2,31 persen.
Dari sisi pendapatan daerah, terjadi penyesuaian dari Rp945,7 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp873,27 miliar pada tahun 2025.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi bahan evaluasi dalam upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah ke depan.
Menanggapi rekomendasi DPRD, Wali Kota menegaskan seluruh masukan yang diberikan bersifat konstruktif dan akan dijadikan acuan dalam meningkatkan kinerja birokrasi serta pelayanan publik.
Terkait pengelolaan keuangan daerah, Yusran Fahim menyatakan optimisme untuk mempertahankan capaian positif.
Pemerintah Kota Baubau diketahui telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 11 tahun berturut-turut. Untuk tahun anggaran 2025, Pemkot masih menunggu hasil resmi audit dari BPK RI.
Tak lupa, Wali Kota mengajak seluruh elemen, baik legislatif maupun masyarakat, untuk terus menjaga kemitraan yang harmonis.
Ia menekankan bahwa pembangunan daerah merupakan kerja kolektif dalam menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang. (Sir)
