Jakarta, Datasultra.com– Guna memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung agenda penguatan pertahanan nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka bersama Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo melakukan konsultasi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Senin 11 Mei 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Sultra turut didampingi Wakil Panglima Kopassus Ferdial Lubis. Rombongan diterima langsung oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di kantornya di Jakarta.
Gubernur Andi Sumangerukka menjelaskan, salah satu agenda utama pembahasan yakni terkait rencana pembangunan Markas Komando Grup 5 Kopassus di lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Kapas Indah Indonesia.
“Salah satu agenda pembahasan terkait dengan rencana pembangunan Markas Komando Grup 5 Kopassus yang akan dibangun di lahan bekas HGU PT Kapas Indah Indonesia,” ujar Gubernur.
Diketahui, PT Kapas Indah Indonesia merupakan anak perusahaan dari PT Berdikari dengan status HGU yang telah berakhir sejak 31 Desember 2019. Lahan tersebut memiliki luas kurang lebih 2.393 hektare.
Sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus memperkuat ketahanan nasional, Pemerintah Provinsi Sultra memfasilitasi rencana pemanfaatan lahan tersebut melalui koordinasi dan konsultasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian ATR/BPN.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid disebut menyambut positif langkah pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi Sultra maupun Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, agar kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
“Pak Menteri memberikan beberapa masukan terkait pemanfaatan lahan tersebut, agar semuanya sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pada prinsipnya beliau siap mendukung,” tambah Gubernur.
Lebih lanjut, Gubernur Sultra menegaskan bahwa seluruh langkah yang ditempuh pemerintah daerah dalam proses tersebut tetap mengedepankan prinsip keadilan sosial, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. (As)
