Baubau, Datasultra.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau memperkuat komitmen pembangunan daerah melalui kesepakatan arah kebijakan anggaran Tahun 2027 dan penguatan regulasi investasi.
Komitmen tersebut ditandai melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Baubau, Senin 16 November 2026, dengan dua agenda utama, yakni penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 serta penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
Wakil Wali Kota Baubau, Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc., yang membacakan sambutan Wali Kota Baubau, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus), atas kerja keras dalam membahas Ranperda Penyelenggaraan Penanaman Modal.
Menurutnya, pembahasan hingga penetapan regulasi tersebut merupakan wujud tanggung jawab bersama dalam menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan, sektor penanaman modal memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Baubau.
Baubau memiliki potensi ekonomi yang beragam, mulai dari perdagangan dan jasa, perikanan dan kelautan, pariwisata, transportasi dan kepelabuhanan, industri pengolahan hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Potensi tersebut didukung posisi geografis Baubau yang strategis sebagai pusat konektivitas wilayah Kepulauan Buton. Kondisi ini menjadi daya tarik bagi investor untuk mengembangkan berbagai sektor usaha.
Namun, potensi tersebut perlu diimbangi dengan kepastian hukum, kemudahan perizinan, pelayanan profesional, serta iklim usaha yang kondusif agar investasi dapat berkembang secara optimal.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkot Baubau menetapkan tiga fokus utama dalam implementasi Perda Penyelenggaraan Penanaman Modal.
Pertama, meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha. Pemerintah berkomitmen menghadirkan pelayanan perizinan yang transparan, cepat, dan akuntabel, sekaligus memberikan kepastian prosedur, pelayanan, serta hukum bagi investor.
Kedua, mengembangkan peluang investasi daerah melalui pemetaan potensi dan penyediaan informasi investasi pada sektor-sektor unggulan.
Langkah ini diarahkan untuk mengubah potensi daerah menjadi peluang ekonomi produktif sehingga Baubau tidak hanya menjadi kota persinggahan, tetapi juga tujuan investasi di kawasan Kepulauan Buton.
Ketiga, memastikan investasi memberikan manfaat bagi masyarakat dan UMKM. Investasi yang masuk diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan pemilik modal, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect), terutama dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Kita harus mampu mengubah potensi daerah menjadi peluang ekonomi yang produktif, sehingga Kota Baubau tidak hanya menjadi daerah persinggahan, tetapi juga menjadi daerah tujuan investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Kepulauan Buton,” ujarnya.
Melalui kesepakatan KUA-PPAS 2027 dan penetapan Ranperda Penyelenggaraan Penanaman Modal, Pemkot Baubau berharap arah pembangunan dan kebijakan anggaran daerah semakin terarah.
Di sisi lain, regulasi investasi yang disiapkan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. (Sir)

