Kendari, Datasultra.com – Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan Sulawesi Tenggara (Sultra), laut bukan sekadar hamparan air yang memisahkan satu pulau dengan pulau lainnya. Laut merupakan jalur utama yang menghubungkan kehidupan, aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga akses mendapatkan pelayanan kesehatan.
Namun, ketika keadaan darurat medis terjadi, laut juga bisa menjadi tantangan tersendiri. Jarak tempuh antarpulau, keterbatasan sarana transportasi, serta kondisi cuaca kerap menjadi kendala bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan medis secepatnya.
Dalam situasi seperti itu, waktu menjadi sangat berharga. Pasien yang membutuhkan pertolongan tidak bisa menunggu terlalu lama hanya karena terkendala transportasi.
Persoalan inilah yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka.
Melalui Program Ambulans Laut, Pemprov Sultra berupaya memastikan masyarakat di wilayah kepulauan memiliki akses yang lebih mudah terhadap pelayanan kesehatan, termasuk ketika membutuhkan rujukan ke rumah sakit.
Program ini bukan semata-mata menghadirkan armada transportasi laut, melainkan membangun konektivitas pelayanan kesehatan antarpulau agar masyarakat tetap mendapatkan hak pelayanan medis tanpa terhalang kondisi geografis.
Sembilan Ambulans Laut untuk Menjangkau Kepulauan
Komitmen memperluas akses kesehatan tersebut diwujudkan melalui rencana pengadaan sembilan unit ambulans laut pada Tahun Anggaran 2026.
Jumlah itu terdiri atas dua unit yang telah dialokasikan dalam APBD induk 2026 dan tambahan tujuh unit melalui Perubahan APBD 2026.
Penambahan armada tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjawab kebutuhan transportasi medis di daerah yang memiliki karakteristik geografis kepulauan.
Rencana pengadaan tersebut tercantum dalam pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 yang disepakati Pemprov Sultra bersama DPRD Sultra.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS oleh Gubernur Sultra Andi Sumangerukka bersama pimpinan DPRD Sultra dalam Rapat Paripurna di Gedung A Sekretariat DPRD Sultra, Rabu 2 September 2026.
Dalam perencanaan tersebut, sembilan ambulans laut dibagi menjadi dua kategori, yakni empat unit tipe large dan lima unit tipe medium.
Ambulans laut tipe large dirancang untuk melayani jalur pelayaran yang lebih jauh, perairan terbuka, serta membutuhkan kemampuan dan stabilitas kapal yang lebih tinggi.
Empat unit armada ini direncanakan ditempatkan di Kabupaten Wakatobi, Bombana, Buton Selatan, dan Buton Utara.
Sementara lima unit tipe medium dipersiapkan untuk melayani jalur antarpulau dan wilayah lokal yang membutuhkan fleksibilitas serta kemampuan manuver lebih tinggi.
Armada tersebut direncanakan menjangkau Kabupaten Konawe Kepulauan, Muna, Muna Barat, Buton Tengah, dan Konawe Utara.
Pembagian jenis dan wilayah penempatan armada tersebut disesuaikan dengan karakteristik perairan, jarak tempuh, serta kebutuhan pelayanan kesehatan masing-masing daerah.
Membangun Sistem Rujukan Antarpulau
Hal yang menjadi perhatian dalam program ini bukan hanya jumlah ambulans laut yang disiapkan, tetapi juga sistem pelayanan yang akan menghubungkan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah.
Mekanismenya dirancang agar puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat menghubungi ambulans laut yang berada dalam jangkauan terdekat ketika terdapat pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Pasien kemudian dibawa menuju rumah sakit kabupaten atau kota terdekat untuk memperoleh pelayanan medis.
Apabila kondisi pasien membutuhkan penanganan yang lebih khusus, proses rujukan dapat dilanjutkan ke rumah sakit rujukan yang memiliki fasilitas dan tenaga medis sesuai kebutuhan.
Dengan demikian, ambulans laut berperan sebagai penghubung antara puskesmas, rumah sakit daerah, hingga rumah sakit rujukan lanjutan.
Konsep pelayanan yang digunakan adalah coverage atau cakupan wilayah. Artinya, satu pangkalan ambulans laut tidak hanya melayani satu daerah, tetapi juga berpotensi menjangkau beberapa pulau dan kabupaten yang berada dalam koridor pelayarannya.
Pola ini memungkinkan pemanfaatan armada lebih optimal dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, jarak antarpulau, kondisi perairan, dan jalur rujukan kesehatan.
Sebab, dalam keadaan darurat, masyarakat tidak hanya membutuhkan kapal yang tersedia. Mereka membutuhkan sarana transportasi medis yang dapat menjangkau lokasi dengan aman dan mengantarkan pasien menuju fasilitas kesehatan secara tepat waktu.
Busel Sambut Baik Program Ambulans Laut
Rencana kehadiran ambulans laut tersebut mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Buton Selatan yang memiliki wilayah kepulauan dan membutuhkan dukungan konektivitas pelayanan kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan, dr. La Ode Achmad Amanah Maulana, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai rencana bantuan ambulans laut dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Menurutnya, program tersebut menjadi kabar baik bagi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya warga yang tinggal di wilayah kepulauan.
Pihaknya menyambut positif rencana tersebut karena dapat mendukung kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan proses rujukan antarpulau.
Meski demikian, Dinas Kesehatan Buton Selatan masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah provinsi mengenai mekanisme penggunaan, peruntukan, serta wilayah pelayanan ambulans laut tersebut.
“Namun, kami masih perlu menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Pemprov Sultra terkait peruntukan, seperti apa sistemnya dan daerah mana saja di Kabupaten Busel,” jelasnya.
Ia berharap program ambulans laut nantinya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Buton Selatan, sehingga akses terhadap pelayanan kesehatan semakin mudah dan menjangkau seluruh wilayah.
Harapan tersebut sekaligus menggambarkan pentingnya kehadiran transportasi medis laut bagi daerah kepulauan.
Sebab, pemerataan pelayanan kesehatan tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas kesehatan di daratan, tetapi juga harus memastikan masyarakat dapat menjangkau fasilitas tersebut ketika membutuhkan pertolongan.
Kesehatan Dimulai dari Generasi Muda
Selain memperluas akses pelayanan kesehatan melalui ambulans laut, Pemprov Sultra juga memperkuat upaya pencegahan penyakit dan masalah gizi sejak usia sekolah.
Salah satunya melalui Gerakan Cegah Stunting melalui Aksi Bergizi yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Sultra di Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Selatan pada September 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di SMA Negeri 12 Buton, Desa Ambuau Indah, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, Selasa 22 September 2026, serta SMA Negeri 1 Lapandewa, Desa Lapandewa Jaya, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, Kamis 24 September 2026.
Gerakan ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang menyentuh langsung masyarakat, terutama anak usia sekolah dan remaja.
Melalui Aksi Bergizi, pemerintah tidak hanya memberikan edukasi, tetapi juga menghadirkan pemeriksaan kesehatan, skrining anemia, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD), intervensi gizi, serta penguatan lingkungan sekolah sehat.
Di SMA Negeri 12 Buton, sebanyak 200 remaja putri dari SMA Negeri 12 Buton dan SMP Negeri 10 Lasalimu Selatan menerima Tablet Tambah Darah.
Kegiatan tersebut juga mencakup skrining anemia bagi siswi SMA Negeri 12 Buton, Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk anak usia sekolah dan masyarakat umum, serta penandatanganan nota kesepahaman atau MoU Sekolah Sehat.
Tidak hanya menyasar pelajar, pemerintah turut memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada dua ibu hamil dengan kondisi Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan tiga balita dengan masalah gizi.
Kegiatan serupa dilanjutkan di SMA Negeri 1 Lapandewa. Sebanyak 113 siswi menerima Tablet Tambah Darah, disertai Cek Kesehatan Gratis bagi anak sekolah dan edukasi kesehatan.
Pada kesempatan tersebut, bantuan Pemberian Makanan Tambahan juga diberikan kepada dua ibu hamil dengan kondisi KEK dan satu balita stunting.
Langkah ini menunjukkan bahwa upaya membangun masyarakat sehat membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Tidak hanya memberikan penanganan ketika seseorang sakit, tetapi juga melakukan pencegahan melalui edukasi, pemeriksaan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan gizi sejak dini.
Pelayanan Kesehatan yang Menjangkau Semua
Program ambulans laut dan Gerakan Cegah Stunting melalui Aksi Bergizi merupakan bagian dari upaya Pemprov Sultra memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat melalui pendekatan yang berbeda, tetapi saling melengkapi.
Ambulans laut menjawab tantangan geografis dengan mendekatkan akses rujukan medis kepada masyarakat kepulauan. Sementara Aksi Bergizi memperkuat upaya pencegahan masalah kesehatan dan gizi sejak usia sekolah.
Keduanya membawa pesan yang sama, bahwa pelayanan kesehatan harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, baik yang tinggal di pusat perkotaan maupun di pulau-pulau yang jauh dari pusat pelayanan medis.
Bagi masyarakat kepulauan, kehadiran ambulans laut diharapkan menjadi penghubung ketika pertolongan medis dibutuhkan. Sementara bagi generasi muda, edukasi dan intervensi kesehatan menjadi bekal untuk membangun kehidupan yang lebih sehat di masa mendatang.
Pada akhirnya, pembangunan sektor kesehatan bukan hanya tentang berapa banyak fasilitas yang dibangun atau armada yang disediakan.
Lebih dari itu, bagaimana memastikan setiap masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup sehat dan memperoleh pertolongan ketika membutuhkan.
Sebab, hak atas kesehatan tidak mengenal batas wilayah. Sejauh apa pun jarak antarpulau, setiap warga Sulawesi Tenggara tetap berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. (Adv)


