Listen to this articleKendari, Datasultra.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di Balai Kota Kendari, Rabu 24 Mei 2023.
FKP tersebut tersebut dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu menuturkan, tahapan FKP hari ini bukanlah tahapan awal atau permulaan dari penyusunan Raperda. Tapi, tahapan ini sudah hampir mendekati final penyusunan Raperda yang sudah diinisiasi oleh tim penyusun dan perumus.
“Raperda yang akan kita susun ini adalah menentukan hajat hidup orang banyak, sehingga memerlukan keterlibatan seluruh stakeholder,” tuturnya.
Kata dia, keberadaan Perda PDRD ini nanti menjadi penting bagi Kota Kendari, sebagaimana amanat UU Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
“Kita juga ingin memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di kota kita ini tetap berjalan dari hari ke hari. Kita harus memikirkan bagaimana kita mengurangi ketergantungan sisi pembiayaan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari, Satria Damayanti mengatakan, pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menunjang penyelenggaraan Pemerintah yang efektif dan efisien untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut harus dioptimalkan melalui upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi agar dapat meningkatkan PAD. Pasalnya, sesuai UU Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 Perda.
“Raperda PDRD ini penting untuk ditetapkan menjadi Perda karena sebagai dasar pemungutan daripada pajak dan retribusi daerah,” tandas Satria.(Rk)
