​Kendari, Datasultra.com – Badan Pusat Statistik (BPS) RI resmi memulai pendataan lapangan Sensus Ekonomi (SE) 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Menariknya, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dipilih menjadi lokasi peluncuran perdana kerja besar nasional 10 tahunan ini, Senin 15 Juni 2026.
​Sensus kali ini membawa cetak biru baru yang berbeda dari edisi-edisi sebelumnya, mulai dari cakupan sektor yang lebih luas hingga pemanfaatan teknologi mutakhir.
​
Wakil Kepala BPS RI, Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengungkapkan bahwa SE 2026 menjadi sangat istimewa karena untuk pertama kalinya mencakup sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor-sektor ini dinilai sebagai bagian tak terpisahkan dari denyut nadi perekonomian Indonesia, khususnya di bumi Sultra.
​Data lengkap yang dihasilkan dari sensus ini nantinya akan menjadi pondasi penting untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan oleh Presiden.
​Jika biasanya sensus berjalan singkat, SE 2026 akan berlangsung lebih lama, yaitu selama dua setengah bulan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak lebih dari 251 ribu petugas lapangan dikerahkan untuk menyisir setiap wilayah secara door to door.
​Metode ini sengaja dipilih agar tidak ada aktivitas ekonomi yang terlewat, termasuk lini bisnis yang tidak terlihat dari luar rumah. Bukan hanya korporasi besar atau warung kelontong konvensional, para influencer hingga pelaku usaha online yang beroperasi dari dalam kamar pun akan ikut tercatat.
Bagi BPS, tidak ada usaha yang terlalu kecil karena setiap aktivitas ekonomi berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan daerah.
Pendekatan baru berbasis teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) diterapkan dalam sensus ini untuk mendongkrak akurasi dan kualitas data yang dihimpun.
​Untuk menyukseskan agenda ini, Sonny mengajak masyarakat mengingat jargon TIR: Terima petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data pasti terjaga. BPS menjamin data individu pelaku usaha dilindungi undang-undang dan murni digunakan untuk kepentingan statistik.
​Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, menyambut hangat keputusan BPS RI yang menjadikan Sultra sebagai pusat pencanangan nasional.
Menurutnya, dengan estimasi sekitar 280 ribu unit usaha yang tersebar di Sultra saat ini, SE 2026 akan menjadi kompas akurat untuk melihat struktur ekonomi masyarakat, potensi kawasan, hingga arah kebijakan pemerintah ke depan.
​Hugua menilai, posisi strategis Sultra sebagai salah satu penghubung kawasan Asia dan Pasifik membuat data ekonomi yang dihasilkan dari wilayah ini tidak hanya krusial bagi daerah, melainkan juga memiliki bobot penting dalam skala perencanaan pembangunan nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (N1)
