Kendari, Datasultra.com – Investasi di pasar modal tidak hanya berbicara soal keuntungan, tetapi juga menyangkut keamanan dana dan aset milik investor. Karena itu, perlindungan terhadap investor menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal Indonesia.
Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) hadir sebagai lembaga yang memberikan perlindungan terhadap aset investor melalui mekanisme Dana Perlindungan Pemodal (DPP).
Kepala Satuan Manajemen Strategis dan Pengembangan Bisnis Indonesia SIPF, Bayu Priguna, menjelaskan bahwa perlindungan investor diberikan dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.
Dalam materi sosialisasi Indonesia SIPF bersama jurnalis yang digelar OJK Sultra pada pekan lalu di Learning Center OJK, ia menjelaskan terdapat tiga syarat utama atau dikenal dengan konsep 3S agar investor dapat memperoleh perlindungan.
“Pertama, aset investor harus tersimpan di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang merupakan anggota Dana Perlindungan Pemodal,” ungkapnya.
Kedua, lanjut dia, investor harus memiliki Single Investor Identification (SID) dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan ketiga, efek milik investor harus tercatat dan tersimpan di KSEI serta rekening efek investor telah dibukakan di KSEI.
“Sementara itu, aset yang masuk dalam cakupan perlindungan meliputi efek pada Sub Rekening Efek (SRE) investor yang tercatat dan tersimpan di KSEI serta dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN),” jelas Bayu.
Hal ini menjadi penting dipahami masyarakat agar tidak hanya berfokus pada potensi keuntungan investasi, tetapi juga memastikan asetnya memenuhi ketentuan perlindungan.
Adapun, besaran maksimal ganti rugi bagi investor yang memenuhi ketentuan perlindungan juga mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.
Pada 2013, batas maksimal ganti rugi ditetapkan sebesar Rp25 juta per pemodal dan Rp50 miliar per kejadian.
Kemudian, pada 2015, nilai perlindungan meningkat menjadi Rp100 juta per pemodal dan Rp50 miliar per kejadian.
Terakhir, berdasarkan keputusan Dewan Komisioner OJK pada 2 Januari 2021, batas maksimal ganti rugi kembali ditingkatkan menjadi Rp200 juta per pemodal dan Rp100 miliar per kejadian.
“Peningkatan tersebut menunjukkan adanya penguatan kapasitas perlindungan bagi investor pasar modal di Indonesia,” terangnya.
Dengan adanya perlindungan ini, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa keamanan investasi bukan hanya ditentukan oleh pemilihan instrumen, tetapi juga oleh kepastian pencatatan dan penyimpanan aset sesuai ketentuan.
Karena itu, sebelum mulai berinvestasi, masyarakat perlu memastikan perusahaan efek atau bank kustodian yang digunakan merupakan anggota Dana Perlindungan Pemodal serta telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Langkah sederhana tersebut dapat membantu investor memastikan asetnya berada dalam cakupan perlindungan Indonesia SIPF. (N1)


