Baubau, Datasultra.com – Pemerintah Kota Baubau secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Baubau yang digelar di Ruang Rapat DPRD, Senin 6 April 2026.
Penyampaian LKPJ tersebut diwakili oleh Wakil Wali Kota Baubau, Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc, yang memaparkan capaian kinerja pemerintah daerah serta realisasi anggaran sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Dalam sambutannya, Wa Ode Hamsinah Bolu menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi yang terjalin baik antara legislatif dan eksekutif selama tahun 2025.
“Dukungan dan kerja sama ini menjadi kunci berjalannya roda pemerintahan dan pembangunan di Kota Baubau sepanjang tahun 2025 dengan baik,” ujarnya.
Dari sisi keuangan daerah, Pemkot Baubau mencatat kinerja yang cukup stabil. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 873,27 miliar atau 97,29 persen dari target sebesar Rp 897,51 miliar.
Capaian tersebut ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp 140,98 miliar atau 99,28 persen.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp 827,59 miliar atau 90,15 persen dari total anggaran Rp 917,95 miliar. Untuk pembiayaan netto, realisasi tercatat sebesar Rp 20,44 miliar atau mencapai 100 persen dari target.
Sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024–2026, tema pembangunan tahun 2025 difokuskan pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang berdaya saing.
Pemerintah Kota Baubau menempatkan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sebagai prioritas utama.
“SDM menjadi fondasi penting dalam menunjang tahap pembangunan selanjutnya. Kami fokus pada peningkatan akses layanan pendidikan, pemerataan kualitas kesehatan, serta transformasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE),” jelasnya.
Pada indikator makro pembangunan, Pemkot Baubau juga mencatat sejumlah capaian positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 79,61 menjadi 80,29 poin.
Angka kemiskinan turun dari 7,40 persen menjadi 6,83 persen, serta tingkat pengangguran menurun menjadi 3,95 persen.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,48 persen, dan indeks reformasi birokrasi mengalami peningkatan signifikan dari 56,66 persen menjadi 67,99 persen.
Meski demikian, pemerintah daerah juga mengakui adanya sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya penurunan Indeks Persepsi Anti Korupsi serta peningkatan angka kriminalitas.
Menutup penyampaiannya, Wakil Wali Kota Baubau berharap dokumen LKPJ tersebut dapat dikaji secara mendalam oleh DPRD.
Ia menegaskan bahwa masukan, saran, dan rekomendasi dari legislatif menjadi bagian penting dalam upaya perbaikan kinerja pemerintah ke depan.
“Semua yang kita lakukan dilandasi semangat dan niat tulus untuk terus bekerja demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kota Baubau yang lebih baik,” pungkasnya. (Sir)
