Kendari, Datasultra.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara terus mempercepat pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Hingga 30 Juli 2026, pendataan di Sultra telah mencapai 77,84 persen atau sebanyak 724.760 usaha dan rumah tangga usaha dari target awal 931.147 unit.
Capaian tersebut disampaikan Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Kurniawan, saat memaparkan perkembangan Sensus Ekonomi 2026 dalam kegiatan Media Briefing/Bincang Jasa Keuangan (BIJAK) OJK bersama insan pers se-Sulawesi Tenggara di salah satu vila di Konawe, Sultra Kamis (30/07/2026).
Andi menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda statistik nasional yang memiliki peran penting dalam memotret kondisi perekonomian secara menyeluruh. Hasil sensus nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
“Melalui Sensus Ekonomi, pemerintah dapat mengetahui struktur aktivitas ekonomi, sektor usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja, hingga potensi produktivitas setiap wilayah sehingga kebijakan pembangunan menjadi lebih efektif,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan Sensus Ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat sebagai responden.
Menurut Andi, dukungan terhadap pelaksanaan SE2026 terus menguat. Sejumlah kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga berbagai instansi telah menerbitkan surat edaran sebagai bentuk komitmen menyukseskan pendataan. Di Sulawesi Tenggara, gubernur, wakil gubernur, pimpinan DPRD, hingga unsur Forkopimda juga telah berpartisipasi sebagai responden sensus.
Meski demikian, BPS mengakui masih terdapat tantangan di lapangan, terutama munculnya informasi yang tidak benar mengenai pelaksanaan sensus. Narasi keliru tersebut berpotensi menimbulkan keraguan masyarakat dan menghambat proses pendataan apabila tidak diluruskan melalui komunikasi yang baik.
BPS menegaskan bahwa seluruh data responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Sensus Ekonomi juga bukan bertujuan untuk penarikan pajak, melainkan menyediakan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan ekonomi daerah.
Melalui dukungan media massa, BPS berharap masyarakat semakin memahami pentingnya Sensus Ekonomi 2026 dan bersedia memberikan data yang benar kepada petugas, sehingga pelaksanaan sensus dapat selesai sesuai target serta menghasilkan potret perekonomian Sulawesi Tenggara yang akurat. (N1)
