Kendari, Datasultra.com— Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sultra dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Sekretariat DPRD Sultra, Jumat 14 Agustus 2026.
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari agenda kenegaraan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia untuk mengikuti Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sultra menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI merupakan momentum penting untuk memperkuat kesadaran kebangsaan, patriotisme, serta komitmen bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, semangat kemerdekaan tidak sekadar menjadi peringatan sejarah, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara sekaligus melanjutkan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan, tema HUT ke-81 Kemerdekaan RI, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur,” harus menjadi semangat bersama dalam mewujudkan cita-cita kebangsaan serta menghadirkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.
Usai agenda pembukaan, Gubernur Sultra bersama pimpinan dan anggota DPRD Sultra serta jajaran pemerintah daerah mengikuti secara virtual Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026.
Dalam kesempatan tersebut, para peserta juga menyaksikan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan empat pedoman utama yang menjadi landasan pemerintah dalam menjalankan tugas kenegaraan.
Keempat pedoman tersebut meliputi menjalankan amanat UUD 1945, menjaga kepentingan nasional, mengatasi kesulitan rakyat, serta memastikan setiap kebijakan pemerintah berpihak pada kepentingan rakyat dan generasi mendatang.
Presiden juga memaparkan sejumlah capaian pemerintah selama 21 bulan masa pemerintahan. Dalam periode tersebut, pemerintah telah menjalankan sebanyak 121 kebijakan transformatif yang diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan strategis bangsa.
Pada sektor pangan, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas, yakni beras, jagung, gula, daging ayam, telur, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Pemerintah, lanjut Presiden, juga melakukan penyederhanaan tata kelola penyaluran pupuk dengan menghapus 145 aturan serta menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen. Kebijakan tersebut diharapkan semakin memperkuat produktivitas petani sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
Di sektor energi, pemerintah terus mendorong kemandirian melalui pengembangan produksi diesel B50 berbasis kelapa sawit. Presiden menyampaikan bahwa sejak 1 Juli 2026, Indonesia tidak lagi mengimpor solar dan mampu menghemat devisa sekitar Rp170 triliun.
Presiden turut menyampaikan perkembangan sejumlah program strategis pemerintah, di antaranya Program Makan Bergizi, bantuan sosial digital, serta hilirisasi yang terus berjalan dan mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sementara itu, di bidang ekonomi, realisasi investasi pada semester I 2026 tercatat mencapai Rp1.010 triliun dan berhasil menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2026 juga mencapai 5,45 persen.
Presiden menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi tidak boleh hanya diukur dari besarnya angka, tetapi harus mampu memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta perbaikan kualitas hidup.
Di tengah dinamika dan tantangan global yang terus berkembang, Presiden menekankan pentingnya memperkuat kemandirian nasional. Indonesia harus memiliki kemampuan untuk berdiri di atas kekuatan sendiri, menjaga kepentingan nasional, serta menghadapi berbagai ketidakpastian global dengan tetap menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan.
Bagi Sulawesi Tenggara, pesan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan pembangunan.
Momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI diharapkan tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi pengingat untuk terus memperkuat persatuan, meningkatkan pelayanan publik, dan menghadirkan pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat.
Melalui semangat kemerdekaan, seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat di Sultra diharapkan dapat terus menjaga persatuan serta berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. (As)
