Kendari, Datasultra.Com – Pemerintah Kota Kendari bersama DPRD Kota Kendari menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Kendari di Gedung DPRD Kota Kendari, Senin (31/8/2026). Agenda itu juga dirangkaikan dengan penyerahan keputusan DPRD Kota Kendari.
Kesepakatan ini menjadi pijakan penting sebelum Pemkot Kendari melanjutkan tahapan penyusunan Perubahan APBD 2026. Penyesuaian dilakukan untuk merespons kondisi fiskal daerah, evaluasi program yang telah berjalan serta kebutuhan pembangunan yang terus berkembang.
Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan perubahan KUA dan PPAS bukan sekadar penyesuaian angka dalam dokumen anggaran. Menurutnya, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk memastikan kebijakan belanja pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Perubahan KUA dan perubahan PPAS ini merupakan momentum krusial sekaligus tahapan strategis dalam siklus Perubahan APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2026,” kata Siska dalam sambutannya.
Ia menegaskan, Pemkot Kendari akan menjaga agar kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan tetap responsif, tepat sasaran dan akuntabel. Setiap alokasi anggaran diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
Arah perubahan APBD 2026 tetap mengacu pada visi pembangunan Kota Kendari 2025-2029, yakni menjadikan Kendari sebagai kota layak huni yang semakin maju, berdaya saing, adil, sejahtera dan berkelanjutan.
Sejumlah sektor menjadi perhatian dalam perubahan anggaran, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pelayanan publik, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, Siska meminta seluruh pihak lebih cermat menentukan program yang benar-benar menjadi prioritas.
“Di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah, kita dituntut untuk semakin presisi dalam memetakan skala prioritas. Setiap rupiah yang dialokasikan dalam pos anggaran harus bertumpu pada asas kemanfaatan publik yang mendesak, berorientasi pada hasil dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Siska turut mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari atas kontribusi selama pembahasan. Ia menyebut perbedaan pandangan yang muncul merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan menjadi ruang untuk menyempurnakan kebijakan anggaran.
Apresiasi juga diberikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kepala perangkat daerah serta seluruh jajaran Pemkot Kendari yang terlibat dalam penyusunan dokumen perubahan anggaran.
Dengan kesepakatan tersebut, Pemkot Kendari berharap proses menuju penetapan Perubahan APBD 2026 dapat berjalan tepat waktu tanpa mengabaikan kualitas perencanaan dan penganggaran.
“Kita terus perkuat sinergi antara Pemerintah Kota Kendari dan DPRD Kota Kendari. Bersama-sama kita pastikan instrumen Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini mampu menjawab tantangan riil pembangunan serta mengalirkan manfaat yang besar bagi masyarakat,” pungkas Siska. (N1)
