Rabu, November 18, 2026

BERITA TERKINI

POLITIK

Upacara HKN, Gubernur ASR Perpanjang Masa Kerja 2.489 PPPK Paruh Waktu Sultra

Kendari, Datasultra.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), menyerahkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa perjanjian kerja kepada 2.489 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu lingkup Pemerintah Provinsi Sultra.

Perpanjangan masa kerja tersebut berlaku selama tiga bulan, terhitung Oktober hingga Desember 2026.

Penyerahan SK dilakukan dalam rangkaian Upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Selasa 17 November 2026.

Didampingi Penjabat Sekretaris Daerah dan Kepala BKD Sultra, ASR menyerahkan SK secara simbolis kepada dua perwakilan PPPK Paruh Waktu.

Dari total 2.489 pegawai yang diperpanjang masa kerjanya, sebanyak 1.090 merupakan tenaga guru, dua tenaga kesehatan, dan 1.397 tenaga teknis.

Sementara itu, 116 PPPK Paruh Waktu tidak mendapatkan perpanjangan, terdiri atas 110 tenaga teknis dan enam tenaga guru.

ASR menjelaskan, terdapat sejumlah alasan tidak diperpanjangnya masa kerja tersebut.

Di antaranya, tiga orang telah memasuki batas usia pensiun, lima orang meninggal dunia, 40 orang mengundurkan diri, serta 68 orang tidak diusulkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) karena dinilai kurang disiplin dan tidak menunjukkan kinerja yang baik.

Dalam arahannya, ASR meminta para penerima SK menjadikan perpanjangan masa kerja sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas pengabdian.

Menurutnya, nilai seorang pegawai tidak ditentukan oleh status maupun lamanya masa kerja, tetapi dari ketulusan, kesungguhan, dan hasil kerja yang diberikan kepada masyarakat.

Ia menegaskan, PPPK Paruh Waktu merupakan bagian penting dalam roda pemerintahan daerah. Karena itu, seluruh pegawai diharapkan terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Pada kesempatan tersebut, ASR juga mengingatkan seluruh ASN agar memahami bahwa jabatan dan profesi yang diemban merupakan amanah rakyat. Setiap kewenangan harus disertai tanggung jawab, sementara setiap tugas harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ia meminta ASN menjadi bagian dari solusi, bukan justru menambah persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Disiplin, integritas, etika, serta profesionalisme harus menjadi landasan dalam membangun budaya kerja yang produktif dan berorientasi pada hasil.

Selain menyoroti kedisiplinan ASN, Gubernur juga memberikan perhatian terhadap realisasi anggaran Pemprov Sultra yang hingga minggu kedua November 2026 baru mencapai 66,17 persen.

Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas, seluruh kepala OPD diminta mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan serta segera menyelesaikan berbagai kendala yang masih dihadapi.

ASR bahkan menegaskan akan mengevaluasi realisasi anggaran dan kinerja pimpinan OPD apabila hingga 18 Desember 2026 capaian anggaran belum menyentuh 80 persen.

Evaluasi tersebut tidak hanya menyangkut serapan anggaran, tetapi juga kemampuan pimpinan OPD dalam menjalankan tanggung jawab dan memastikan program pemerintah berjalan sesuai target.

Ia mengingatkan agar percepatan kegiatan tidak mengabaikan kualitas pekerjaan. Setiap program harus direncanakan secara matang, memiliki target terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penggunaan anggaran juga harus dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Sebab, anggaran daerah bukan sekadar angka dalam dokumen, melainkan amanah dan harapan masyarakat yang harus diwujudkan.

Di akhir arahannya, ASR meminta seluruh kepala OPD memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap jajaran masing-masing, termasuk PPPK Paruh Waktu. Setiap pegawai harus memiliki kejelasan tugas, tanggung jawab, dan target kinerja.

Ia berharap seluruh ASN menjadikan status kepegawaian sebagai sarana pengabdian untuk memberikan manfaat bagi masyarakat serta berkontribusi terhadap kemajuan Sulawesi Tenggara. (As)

Facebook Comments Box

BERITA POPULER