Kendari, Datasultra.com – Perselisihan antara pengemudi transportasi online dan transportasi konvensional di kawasan pelabuhan Kota Kendari mendapat perhatian serius dari DPRD Kendari dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Aspirasi DPRD Kendari, Senin sore 11 Mei 2026.
RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kendari, Zulham Damu, dan dihadiri sejumlah instansi terkait. Mulai dari Kepala DPKU Kendari Syafruddin, Dishub Provinsi Sulawesi Tenggara, KSOP Kendari, PT Pelindo, Asosiasi Driver Pelabuhan Kendari (ASDP-K), hingga jajaran Polresta Kendari.
Dalam forum itu, ASDP-K menyampaikan sejumlah usulan penting terkait penataan transportasi di kawasan pelabuhan.
Salah satu yang menjadi sorotan yakni dorongan agar ada pengaturan khusus mengenai sistem transportasi di zona pelabuhan, termasuk penetapan tarif dan upah yang dinilai harus sesuai aturan perundang-undangan.
Ketua Komisi I DPRD Kendari, Zulham Damu, menegaskan bahwa kawasan pelabuhan tidak boleh dikuasai oleh kelompok tertentu.
“Tidak boleh ada penguasaan. Semua aspirasi yang masuk akan kami bawa ke pimpinan DPRD untuk dibuatkan telaahnya secara legal,” tegasnya.
Menurutnya, DPRD Kendari kini berencana membentuk tim kerja khusus guna menyusun aturan teknis yang dapat menjadi pedoman bersama bagi pengemudi transportasi online maupun konvensional.
Langkah tersebut dinilai penting agar pelayanan transportasi di kawasan pelabuhan berjalan lebih tertib, adil, dan tidak lagi memicu gesekan antar pengemudi.
Selain melindungi kepentingan para driver, DPRD juga berharap regulasi yang nantinya dibahas lewat tim kerja mampu memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pengguna jasa transportasi di kawasan pelabuhan Kota Kendari. (N1)
