Listen to this articleKendari, Datasultra.com- Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto meminta seluruh ASN Pemprov Sultra lakukan pemeriksaan/sterilisasi ruangan pada hari terakhir kerja sebelum pelaksanaan cuti bersama dan libur hari raya.
Sterilisasi yang dimaksud yakni memastikan keamanan lingkungan kerja kantor termasuk lingkungan sosial dan rumah dinas dengan cara cek secara langsung di lapangan/cek on the spot.
“Setelah steril, beri tanda segel bahwa ruangan ini telah selesai diperiksa keamanannya,” tuturnya saat Rakor tenaga honorer Lingkup Pemprov di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Jumat 5 April 2024.
Kemudian, atensi lain sebelum cuti yakni selesaikan tugas-tugas yang limitasi waktunya telah ditentukan, sehingga harus selesai sebelum berangkat cuti.
“Sudah diniatkan dalam hati, untuk pulang mudik tidak ada terlambat. Bagi yang belum melaksanakan zakat, diingatkan kembali untuk laksanakan zakat,” ucapnya.
Selanjutnya, atensi setelah kembali dari cuti meliputi, kembali dari mudik diharapkan agar tepat waktu. Bagi yang mudik jalur darat, agar perhatian arus lalu lintas pada jalur mudik sehingga tidak terjebak macet.
“Bagi yang mudik jalur laut agar perhatikan keamanan perjalanan dengan melihat terlebih dahulu prakiraan cuaca. Bagi yang gunakan angkutan umum, tidak ada alasan untuk kembali mudik, sehingga direncanakan mudik dan balik dengan baik,” ujarnya.
Selain itu, saat cuti juga perlu pastikan keamanan rumah sebelum pulang kampung (Pulkam), perhatian keamanan dan ketertiban saat berkendara, tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan (flexing dan sebagainya) dan lapor apabila terjadi kedaruratan.
Selain tentang cuti lebaran, Andap juga memberikan arahan tentang persoalan yang harus disikapi yaitu tenaga Non-ASN (Honorer) riilnya sebanyak 3.182, sehingga saat diajukan ke Menpan-RB dan juga diinput ke aplikasi formasi Menpan sebanyak 5.988 berdasarkan usulan OPD dan selisihnya 2.806, sehingga data ini dari mana.
Andap mempertanyakan, bagaimana proses pengadaan tenaga honorer Non-ASN atas kelebihan selisih 2.806, apakah salah hitung dan apakah asal-asalan ketika menghitung. Proses verifikasi pengalokasian dukungan anggaran, sebanyak 3.248, namun pada kenyataannya sebanyak 3.182.
“Bagaimana penanganan terhadap kelebihan dukungan anggaran atas selisih pengalokasian 3.248 dan 3.182 (selisihnya 66 orang). Pada akhirnya, jangan sampai tersandung masalah hukum karena tidak adanya rasa tanggung jawab dan ketidakbecusan dalam bekerja,” tegasnya. (As)
