Kendari, Datasultra.com – Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari kembali menunjukkan kapasitas akademiknya di tingkat nasional.
Kampus ini dipercaya oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyusun rekomendasi kebijakan terkait kajian tipologi SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di wilayah terpencil.
Plt. Rektor UHO, Dr. Herman, menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan tersebut.
Ia menegaskan, penunjukan UHO menjadi bagian dari lima perguruan tinggi di Indonesia yang dilibatkan merupakan amanah besar yang harus dijalankan secara profesional.
“Ini bukan sekadar tugas akademik, tapi juga bagian dari misi kemanusiaan. Wilayah terpencil memiliki tantangan besar, mulai dari keterbatasan akses, distribusi pangan, hingga rentang kendali pelayanan. Kajian ini diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut,” ujarnya diruang rapat senat UHO, Rabu 8 April 2026.
Menurut Herman, pemerataan gizi merupakan hak seluruh warga negara, termasuk masyarakat di daerah terpencil yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan.
Ia menilai, program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memastikan akses pangan bergizi dapat dirasakan secara merata.
Sementara itu, Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN, Prof. Sitti Aida Adha Taridala, menjelaskan bahwa kajian ini ditargetkan menghasilkan rekomendasi kebijakan dan skema pelaksanaan (SPK) yang akan menjadi dasar implementasi program makanan bergizi gratis.
“UHO kami pilih karena memiliki kapasitas riset yang kuat, terutama terkait wilayah pedesaan, pesisir, dan kelautan. Didukung tenaga ahli seperti profesor dan doktor, kami yakin hasil kajian ini akan komprehensif,” jelasnya.
Ia menambahkan, selain UHO, sejumlah perguruan tinggi lain juga telah bekerja sama dengan BGN, seperti Universitas Indonesia, UGM, Universitas Diponegoro, dan IPB. Namun, masing-masing kampus mengerjakan kajian yang berbeda sesuai kompetensinya.
Kerja sama ini menggunakan skema swakelola tipe II, yang dinilai lebih efektif dan efisien dalam mengejar target waktu dibandingkan mekanisme seleksi umum.
“Hari ini dilakukan penandatanganan kontrak. Kami berharap seluruh proses berjalan lancar, karena hasil kajian ini sangat penting untuk memberikan gambaran utuh kondisi wilayah terpencil,” tambahnya.
Program ini juga dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan gizi di Indonesia, termasuk tingginya angka stunting serta kebiasaan tidak sarapan.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan sekitar 60 persen masyarakat Indonesia tidak sarapan, yang berpotensi memperburuk kondisi gizi, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Adapun tujuan utama kajian ini meliputi identifikasi tipologi wilayah terpencil, perumusan mekanisme distribusi logistik yang efisien, pengembangan model pengelolaan SPPG berbasis kapasitas lokal, hingga penyusunan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data lapangan.
Tak hanya itu, kajian ini juga diharapkan mampu memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan serta mendorong pemberdayaan ekonomi desa melalui sirkulasi ekonomi lokal.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap program pemenuhan gizi dapat berjalan lebih tepat sasaran dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah paling sulit dijangkau. (N1)
