Kendari, Datasultra.com – Komoditas kakao di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra), bakal didorong naik kelas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sultra menyiapkan perluasan Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) kakao untuk memperkuat petani hingga membuka akses pasar yang lebih luas.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi strategis di Learning Center Kantor OJK Sultra, 31 Agustus 2026. Sebanyak 43 perwakilan dari berbagai lembaga hadir, termasuk Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Bank Indonesia (BI) Sultra, Bank Sultra, PNM, Pegadaian, BPJS Ketenagakerjaan hingga offtaker PT Comextra Majora.
Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha, mengatakan perluasan program ini merupakan tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Menurutnya, sektor jasa keuangan perlu mengambil peran lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kakao merupakan komoditas prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029. Setelah sebelumnya sukses mengimplementasikan PED komoditas kakao di Kabupaten Konawe Selatan, kini kami memperluas cakupannya ke Kabupaten Kolaka Utara,” kata Bismi.
Potensi kakao Kolaka Utara dinilai sangat besar. Daerah tersebut tercatat memiliki produksi kakao mencapai 62.260 ton per tahun, dengan luas areal perkebunan sekitar 78.969 hektar.
Bupati Kolaka Utara, Nur Rahman Umar, menyambut baik langkah OJK tersebut. Pemerintah daerah menyatakan siap mendukung penyediaan data pelaku usaha, penguatan kelembagaan hingga integrasi program daerah dengan hilirisasi kakao.
Nur Rahman menilai pengembangan kakao tidak boleh berhenti pada peningkatan produksi. Seluruh rantai ekosistem harus diperkuat, mulai dari kebun, pengolahan hingga pemasaran.
“Pengembangan kakao harus melihat keseluruhan ekosistem dari hulu hingga pemasaran dan nilai tambah,” ujarnya.
Ia bahkan mendorong perubahan orientasi petani dari sekadar mengejar jumlah produksi menjadi mengejar produktivitas, kualitas, dan nilai.
“Berburu berat” harus mulai bergeser menjadi “berburu nilai”, sehingga setiap kilogram kakao yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
OJK juga menilai Kolaka Utara tidak boleh selamanya hanya menjadi pemasok biji kakao mentah.
Program PED diarahkan untuk membangun identitas mutu, standardisasi proses, hingga profil cita rasa Kakao Kolaka Utara yang memiliki asal-usul jelas dan berpeluang mendapat pengakuan di pasar global.
Kepala Direktorat Pengembangan PVML OJK, Winter Marbun, menekankan pentingnya memperluas akses pembiayaan, termasuk melalui lembaga pembiayaan nonperbankan, modal ventura dan lembaga keuangan mikro.
Menurutnya, dukungan permodalan yang fleksibel dibutuhkan agar petani kakao, UMKM dan koperasi semakin mandiri serta memiliki daya saing.
Kolaborasi lintas sektor pun disiapkan untuk membangun rantai pasok kakao secara menyeluruh. Dukungan tersebut mencakup modernisasi dan permodalan di tingkat hulu, perlindungan jaminan sosial petani, standardisasi ekspor hingga kepastian pasar di sisi hilir.
OJK Sultra bersama para pemangku kepentingan juga akan mendorong literasi keuangan, inkubasi keluarga petani agar lebih bankable, pembiayaan rantai pasok serta perluasan akses pembiayaan sektor riil.
Perluasan PED Kakao ke Kolaka Utara diharapkan tidak berhenti sebagai program seremonial. Program ini ditargetkan menjadi momentum untuk memperluas akses pembiayaan, memperkuat pemberdayaan petani, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Sebagai langkah lanjutan, OJK dan para pemangku kepentingan akan menyiapkan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang direncanakan berlangsung langsung di Kabupaten Kolaka Utara. (N1)
