Jakarta, Datasultra.com – BPJS Kesehatan terus mendorong peningkatan mutu pelayanan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), seiring semakin luasnya cakupan kepesertaan masyarakat.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan perluasan kepesertaan harus diikuti dengan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memberikan manfaat nyata bagi peserta.
Per 1 September 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kepada sekitar 284,3 juta penduduk atau lebih dari 98,6 persen populasi Indonesia.
Sementara itu, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.816 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.221 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 7.180 sarana penunjang.
“Transformasi yang perlu kita bangun bersama adalah dari volume menuju value. Value-based care bukan tentang mengurangi pelayanan, tetapi memastikan peserta memperoleh pelayanan yang tepat, pada waktu yang tepat, sesuai kebutuhan medis, dengan hasil kesehatan yang terbaik,” ujar Pujo dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2026, Selasa 15 September 2026.
Menurutnya, sepanjang 2014–2025 BPJS Kesehatan telah mengeluarkan lebih dari Rp1.279,8 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Besarnya pembiayaan tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan mutu dan efisiensi pelayanan JKN.
BPJS Kesehatan juga memberikan Seva Paramahita Award 2026 kepada fasilitas kesehatan yang dinilai menunjukkan komitmen dan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN.
Selain itu, BPJS Kesehatan meluncurkan wajah baru BPJS SATU (BPJS Siap Membantu) untuk memperkuat pendampingan dan pengalaman peserta saat mengakses layanan kesehatan.
Dari sisi pembiayaan, BPJS Kesehatan memperkuat koordinasi dengan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) melalui skema Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ), termasuk untuk mendukung manfaat kenaikan kelas perawatan dan integrasi pembiayaan.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan perluasan akses JKN harus berjalan seimbang dengan peningkatan mutu dan keberlanjutan program.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menekankan pentingnya kolaborasi seluruh ekosistem JKN agar program tersebut terus memberikan perlindungan kesehatan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
“Program JKN adalah gotong royong raksasa bangsa ini yang harus kita jaga bersama,” tegas Cak Imin. (Sir)
